Febrie Adriansyah Ungkap Alasan Tinggalkan Jabatan Jampidsus, Siapa yang Memintanya Mundur?
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa dirinya meningg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, buka suara mengenai dugaan kejanggalan yang terjadi dalam proses pelelangan saham PT Gunung Bara Utama (GBU) terkait dengan kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya.
Febrie menjelaskan bahwa proses pelelangan dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagung, dan pihak Jampidsus tidak memiliki kendali lebih lanjut terkait langkah-langkah pasca-penyitaan.
"Proses itu (pelelangan), kalau barang penyitaan yang dilakukan oleh penyidik di Jampidsus selalu diserahkan ke PPA pengembalian aset," ujar Febrie di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Rabu (5/3/2025).
Dia menambahkan, pihaknya tidak terlibat dalam proses lelang selanjutnya karena pemulihan aset sepenuhnya menjadi kewenangan PPA. "Sehingga kita tidak tahu proses selanjutnya. Siapa yang ngitung, siapa yang ikut lelang, siapa pemenang ada di badan pemulihan aset," lanjut Febrie.
Namun, Koordinator Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST), Ronald Loblobly, sebelumnya menyampaikan sejumlah kejanggalan dalam proses lelang tersebut.
Salah satunya adalah pengumuman lelang yang hanya dilakukan sekali di surat kabar nasional tanpa ada pengumuman di kota atau kabupaten tempat barang sitaan berada.
"Padahal, berdasarkan pasal 60 angka 1 Peraturan Menkeu RI Nomor 213/PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, surat kabar yang digunakan untuk mengumumkan lelang harus terbit dan atau beredar di kota atau kabupaten barang berada," ujar Ronald dalam diskusi publik yang berlangsung beberapa waktu lalu.
Ronald juga menyebutkan bahwa proses lelang yang dilakukan dengan limit lelang barang rampasan sebesar Rp 1,9 triliun, yang diduga menguntungkan pemenang lelang, PT Indobara Utama Mandiri, berpotensi menimbulkan kerugian negara.
"Dugaan kerugian negara sedikitnya sebesar Rp 9 triliun, serta telah menyebabkan sasaran pemulihan aset megakorupsi Jiwasraya dalam konteks pembayaran kewajiban uang pengganti oleh Terpidana Heru Hidayat menjadi tidak optimal," kata Ronald.
Penyidik Kejagung saat ini tengah menindaklanjuti masalah ini, dengan sembilan tersangka yang telah dijerat dalam kasus korupsi Jiwasraya.
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa dirinya meningg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
BANDUNG Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengenang pengalamannya menghadapi demonstrasi selama menjabat
POLITIK
DELI SERDANG Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang menggerebek tiga lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi dan penyalahgunaa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara (Sumut) meningkat empat kali lipat sepanjang 20
NASIONAL
MEDAN Kisruh pengelolaan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AlHikmah Medan kembali mencuat. Persoalan tersebut mencakup status kepemimpi
NASIONAL
PEKANBARU Yayasan Jaga Riau Indonesia mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau dan Gubernur Riau segera mengambil langkah konkre
NASIONAL
MEDAN Kota Medan mengalami penurunan permukaan tanah sekitar 33 milimeter atau 3,3 sentimeter per tahun. Angka tersebut terungkap dalam
NASIONAL
JAKARTA Suroso Isnandar ditunjuk sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero), menggantikan Darmawan Prasodjo. Pergantian pimpinan perusahaan
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa Don Ritto alias Idon menilai jaksa penuntut umum (JPU) mencampuradukkan honorarium advokat, kegiatan bisnis, dan hubung
HUKUM DAN KRIMINAL