Terseret Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Diperiksa KPK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa aktivis 98 Faizal Assegaf sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 mengalami penyesuaian yang cukup signifikan.
Biasanya, proses pengangkatan dilakukan pada bulan Maret setelah seluruh tahapan seleksi selesai, namun tahun ini pengangkatan direncanakan akan dilakukan pada akhir 2025 atau awal 2026.
Perubahan jadwal ini menjadi sorotan di berbagai platform media sosial, terutama oleh peserta yang sudah lolos seleksi dan berharap segera bekerja sebagai ASN.
Beberapa peserta mengaku telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya setelah dinyatakan lolos seleksi CASN, namun harus menunggu lebih lama dari yang mereka perkirakan.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Toha, mengklarifikasi bahwa penyesuaian ini bukanlah penundaan, melainkan upaya untuk menyatukan pengangkatan CASN tahap 1 dan tahap 2 secara serentak.
Hal ini juga berlaku untuk pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dijadwalkan dilakukan pada 2026 mendatang.
"Ya, mereka harus menunggu itu pengangkatannya, karena nanti disatukan tahap 1 dan tahap 2 jadi satu pengangkatan," ujar Toha dalam kunjungan kerjanya di Kompleks Gubernur Jawa Tengah pada Kamis (6/3/2024).
Toha menambahkan bahwa penyesuaian ini tidak hanya berdampak pada CPNS, tetapi juga pada pengangkatan PPPK yang akan dilakukan serentak pada 2026.
Bagi peserta CPNS yang sudah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya, Toha meminta mereka untuk bersabar.
"Sabar menunggu, kan sudah genah (benar) dapat SK. Sebenarnya yang kemarin tidak L (lulus), dapatnya R1 atau R3, itu kan sudah lulus tapi paruh waktu. Tinggal nunggu yang pensiun siapa, nanti dia jadi penuh waktu," terang Toha.
Toha juga menekankan pentingnya jaminan yang diberikan oleh negara untuk para peserta yang telah menerima Surat Keputusan (SK).
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa aktivis 98 Faizal Assegaf sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Bank Syariah Indonesia (BSI) menyalurkan bantuan donasi untuk pembangunan pagar sementara dan tiang bendera di SMK Muhammadiyah
PENDIDIKAN
JAKARTA Pemerintah tengah memproses pengisian jabatan strategis di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyusul mundurnya dua direktur jendera
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan menghormati langkah hukum
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih menelaah sejumlah dokumen terkait dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pem
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah dari penggeledahan di rumah Ono Surono di Band
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan hingga menembus level Rp 17.000 per dolar AS pada
EKONOMI
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap buronan kasus narkotika, Andre Fernando alias The Doctor, dalam oper
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI melimpahkan empat prajurit Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI yang menjadi tersangka kasus p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengusulkan pengaturan ambang batas baru dalam Rancangan UndangUndang (RUU) Na
HUKUM DAN KRIMINAL