Golkar Respons Sikap PDIP Jadi Partai Penyeimbang, Sarmuji: Rakyat yang Menilai
JAKARTA Partai Golkar merespons pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang menegaskan posisi partainya seba
POLITIK
JAKARTA - Pengamat politik Saiful Mujani dilaporkan ke Polda Metro Jaya buntut pernyataannya yang dinilai mengajak menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.
Laporan tersebut dilayangkan oleh Robina Akbar dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto, membenarkan adanya laporan itu.
"Iya benar dilaporkan Rabu, 8 April 2026 sekitar pukul 21.30 WIB," ujar Budi saat dikonfirmasi, Kamis (9/4/2026).Baca Juga:
Laporan tersebut telah teregister dengan nomor LP/B/2428/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA dan menjerat Saiful dengan Pasal 246 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
Kasus ini bermula dari pernyataan Saiful dalam sebuah forum yang kemudian viral di media sosial. Dalam video yang beredar, ia mengajak konsolidasi untuk menjatuhkan Presiden Prabowo.
"Bisa enggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo. Hanya kita yang bisa, rakyat," ucap Saiful dalam video tersebut.
Saiful juga menilai upaya menasihati Presiden tidak akan efektif dan menyebut langkah menjatuhkan tidak harus melalui mekanisme formal seperti pemakzulan.
Menanggapi laporan tersebut, Saiful memberikan respons singkat. Ia menyebut pelaporan merupakan hak setiap warga negara.
"Langkah yang sah, tapi ini wilayah civil society dan bentuk opini. Tidak bagus untuk demokrasi kalau negara ikut mengurus opini politik warga," kata Saiful.
Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan seharusnya dijawab dengan kritik, bukan melalui proses hukum.*
(tm/dh)
JAKARTA Partai Golkar merespons pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang menegaskan posisi partainya seba
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), M
NASIONAL
JAKARTA Tim kuasa hukum Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima nota keberatan
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya memperketat pengamanan di lingkungan markas kepolisian setelah tim gabungan Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrim
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sebesar 12.000 Dolar Singapura (SGD) dari Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan dukungannya terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah, Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa, menjalani sidang lanjutan dengan agen
NASIONAL
JAKARTA Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan bahwa penanganan tiga perkara dugaan korupsi yang melibatkan PLN Batu Bara, ASA
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah barang bukti hasil penggeledahan rumah mewah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tiba di Markas Polda Metro
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak masyarakat menjadikan momentum Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriah sebagai t
PEMERINTAHAN