JAKARTA – Ketua Mahkamah Agung (MA), Prof. Sunarto, menegaskan bahwa hakim tidak dapat dijatuhi sanksi atas pertimbangan yuridis dan substansi putusannya.
Pernyataan itu disampaikannya dalam sesi tanya jawab pada acara Apresiasi dan Refleksi Mahkamah Agung 2025 di Balairung MA, Selasa (30/12/2025).
Salah satu pertanyaan yang muncul datang dari jurnalis terkait tindak lanjut rekomendasi Komisi Yudisial (KY) untuk menjatuhkan sanksi non-palu selama enam bulan kepada Majelis Hakim perkara Tom Lembong.Baca Juga:
Menjawab hal tersebut, Sunarto menyatakan MA akan mempelajari rekomendasi KY, tetapi menegaskan ada batasan terkait sanksi terhadap putusan hakim.
"Yang paling penting adalah Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang mengadopsi konvensi internasional. Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial tidak dapat menilai benar atau salahnya pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim," ujar Sunarto.
Ketua MA menambahkan bahwa konvensi internasional, termasuk Bangalore Principles, Beijing Statement, dan prinsip PBB terkait independensi peradilan, melindungi keputusan hakim dari sanksi atas pertimbangan hukumnya.
Jika pihak-pihak tidak puas terhadap putusan hakim, Sunarto menegaskan upaya hukum tersedia melalui banding, kasasi, hingga Peninjauan Kembali (PK).
Sementara itu, aspek kemanusiaan dalam putusan, seperti amnesti atau grasi, menjadi domain Presiden.
"Mari kita belajar menghormati proses hukum. Anggap putusan hakim itu benar sampai dibatalkan oleh hakim yang lebih tinggi," tambahnya.*
(dh)
JAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap maraknya hoaks dan in
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum Toga Simatupang,
PEMERINTAHAN
PALEMBANG Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026. Dalam ajang ini, Sumatera Utara ke
NASIONAL
JAKARTA Wacana reformasi sistem politik yang diusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memicu respons dari sejumlah partai politik. N
POLITIK
JAKARTA Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan kenaikan pangkat secara anumerta kepada Praka Rico Pramudia, prajurit TNI yang g
NASIONAL
JAKARTA Pakar telematika yang juga tersangka dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, ke
POLITIK
MEDAN Harga kondom global dilaporkan mengalami kenaikan signifikan hingga 2030 persen pada April 2026. Lonjakan ini dipicu gangguan r
EKONOMI
JAKARTA Cadangan nikel Indonesia diperkirakan bisa habis dalam waktu sekitar 11 tahun jika tidak dikelola secara hatihati di tengah tingg
EKONOMI
JAKARTA Anggota Badan Sosialisasi MPR RI Himmatul Aliyah mendorong generasi muda untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga nilainilai Pa
NASIONAL
MEDAN Forum Wartawan Hukum Sumatera Utara (Forwakum Sumut) terus memperluas jaringan organisasi di daerah dengan membentuk kepengurusan ba
NASIONAL
