Temuan Rp920 Miliar di Rumah Pejabat Pajak, Kejagung dan Kemenkeu: Hoaks!
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah kabar yang menyebut adanya temuan uang tunai Rp920 miliar saat penggeledahan rumah pejabat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 mengalami penyesuaian yang cukup signifikan.
Biasanya, proses pengangkatan dilakukan pada bulan Maret setelah seluruh tahapan seleksi selesai, namun tahun ini pengangkatan direncanakan akan dilakukan pada akhir 2025 atau awal 2026.
Perubahan jadwal ini menjadi sorotan di berbagai platform media sosial, terutama oleh peserta yang sudah lolos seleksi dan berharap segera bekerja sebagai ASN.
Beberapa peserta mengaku telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya setelah dinyatakan lolos seleksi CASN, namun harus menunggu lebih lama dari yang mereka perkirakan.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Toha, mengklarifikasi bahwa penyesuaian ini bukanlah penundaan, melainkan upaya untuk menyatukan pengangkatan CASN tahap 1 dan tahap 2 secara serentak.
Hal ini juga berlaku untuk pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dijadwalkan dilakukan pada 2026 mendatang.
"Ya, mereka harus menunggu itu pengangkatannya, karena nanti disatukan tahap 1 dan tahap 2 jadi satu pengangkatan," ujar Toha dalam kunjungan kerjanya di Kompleks Gubernur Jawa Tengah pada Kamis (6/3/2024).
Toha menambahkan bahwa penyesuaian ini tidak hanya berdampak pada CPNS, tetapi juga pada pengangkatan PPPK yang akan dilakukan serentak pada 2026.
Bagi peserta CPNS yang sudah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya, Toha meminta mereka untuk bersabar.
"Sabar menunggu, kan sudah genah (benar) dapat SK. Sebenarnya yang kemarin tidak L (lulus), dapatnya R1 atau R3, itu kan sudah lulus tapi paruh waktu. Tinggal nunggu yang pensiun siapa, nanti dia jadi penuh waktu," terang Toha.
Toha juga menekankan pentingnya jaminan yang diberikan oleh negara untuk para peserta yang telah menerima Surat Keputusan (SK).
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah kabar yang menyebut adanya temuan uang tunai Rp920 miliar saat penggeledahan rumah pejabat
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Polda Aceh menyerahkan ratusan paket daging meugang kepada masyarakat dan awak media, Senin (16/2/2026), sebagai bagian dari
PEMERINTAHAN
JAKARTA Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai, PDI Perjuangan (PDIP) memiliki alasan strategis yang sangat kuat untuk kembali
POLITIK
JAKARTA Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dituduh menjadi pihak yang menginisiasi pengaduan skandal naturalisasi di Timnas Malaysia ke FIFA.
OLAHRAGA
JAKARTA Pernyataan Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyatakan dukungan terhadap pengembalian UndangUndang Komisi Pemberant
POLITIK
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan dukungannya terhadap tindakan tegas yang dilakukan Polri terhadap eks Kapolre
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Azwan, menegaskan tantangannya kepada para ketua umum partai politik untuk berani maju sebagai calon pr
POLITIK
JAKARTA Advokat senior Eggi Sudjana meluapkan kekesalannya setelah dilecehkan dan dilabeli dibeli jadi pengkhianat serta disebut tuyu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menjelang bulan suci Ramadan, suasana di desadesa Jawa menjadi lebih hidup. Aroma masakan khas, suara doa, dan kebersamaan warga
SENI DAN BUDAYA
TANGERANG Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menegaskan dukungannya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) t
POLITIK