Bupati Batu Bara Hadiri RUPS Tahunan PT Bank Sumut Tahun Buku 2025
MEDAN Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025 yang dise
EKONOMI
JAKARTA -Pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 mengalami penyesuaian yang cukup signifikan.
Biasanya, proses pengangkatan dilakukan pada bulan Maret setelah seluruh tahapan seleksi selesai, namun tahun ini pengangkatan direncanakan akan dilakukan pada akhir 2025 atau awal 2026.
Perubahan jadwal ini menjadi sorotan di berbagai platform media sosial, terutama oleh peserta yang sudah lolos seleksi dan berharap segera bekerja sebagai ASN.
Beberapa peserta mengaku telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya setelah dinyatakan lolos seleksi CASN, namun harus menunggu lebih lama dari yang mereka perkirakan.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Toha, mengklarifikasi bahwa penyesuaian ini bukanlah penundaan, melainkan upaya untuk menyatukan pengangkatan CASN tahap 1 dan tahap 2 secara serentak.
Hal ini juga berlaku untuk pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dijadwalkan dilakukan pada 2026 mendatang.
"Ya, mereka harus menunggu itu pengangkatannya, karena nanti disatukan tahap 1 dan tahap 2 jadi satu pengangkatan," ujar Toha dalam kunjungan kerjanya di Kompleks Gubernur Jawa Tengah pada Kamis (6/3/2024).
Toha menambahkan bahwa penyesuaian ini tidak hanya berdampak pada CPNS, tetapi juga pada pengangkatan PPPK yang akan dilakukan serentak pada 2026.
Bagi peserta CPNS yang sudah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya, Toha meminta mereka untuk bersabar.
"Sabar menunggu, kan sudah genah (benar) dapat SK. Sebenarnya yang kemarin tidak L (lulus), dapatnya R1 atau R3, itu kan sudah lulus tapi paruh waktu. Tinggal nunggu yang pensiun siapa, nanti dia jadi penuh waktu," terang Toha.
Toha juga menekankan pentingnya jaminan yang diberikan oleh negara untuk para peserta yang telah menerima Surat Keputusan (SK).
MEDAN Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025 yang dise
EKONOMI
MEDAN Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah I dan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Su
EKONOMI
MEDAN Dugaan pencurian uang sebesar Rp11,2 juta yang melibatkan oknum anggota kepolisian di Sumatera Utara menjadi sorotan. Hingga kini,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Immanuel Medan untuk be
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong perayaan Paskah 2026 di Kota Medan dikemas lebih kreatif tanpa meninggalkan nil
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keputusan pemerintah menahan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi hingga akhi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyatakan belum menerima panggilan dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK ter
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli melantik 12 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa,
NASIONAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan pemerintah tidak akan mencampuri proses hukum dalam kasus penyiraman aktivis
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp 4 triliun untuk program pompanisasi lahan pertanian guna menghadapi potensi kekeringan
EKONOMI