Ratusan Dapur MBG Disetop Sementara, BGN Ungkap Temuan dari Menu Tak Layak hingga Gangguan Pencernaan
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menghentikan sementara operasional ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program
NASIONAL
JAKARTA -Pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 mengalami penyesuaian yang cukup signifikan.
Biasanya, proses pengangkatan dilakukan pada bulan Maret setelah seluruh tahapan seleksi selesai, namun tahun ini pengangkatan direncanakan akan dilakukan pada akhir 2025 atau awal 2026.
Perubahan jadwal ini menjadi sorotan di berbagai platform media sosial, terutama oleh peserta yang sudah lolos seleksi dan berharap segera bekerja sebagai ASN.
Beberapa peserta mengaku telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya setelah dinyatakan lolos seleksi CASN, namun harus menunggu lebih lama dari yang mereka perkirakan.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Toha, mengklarifikasi bahwa penyesuaian ini bukanlah penundaan, melainkan upaya untuk menyatukan pengangkatan CASN tahap 1 dan tahap 2 secara serentak.
Hal ini juga berlaku untuk pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dijadwalkan dilakukan pada 2026 mendatang.
"Ya, mereka harus menunggu itu pengangkatannya, karena nanti disatukan tahap 1 dan tahap 2 jadi satu pengangkatan," ujar Toha dalam kunjungan kerjanya di Kompleks Gubernur Jawa Tengah pada Kamis (6/3/2024).
Toha menambahkan bahwa penyesuaian ini tidak hanya berdampak pada CPNS, tetapi juga pada pengangkatan PPPK yang akan dilakukan serentak pada 2026.
Bagi peserta CPNS yang sudah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya, Toha meminta mereka untuk bersabar.
"Sabar menunggu, kan sudah genah (benar) dapat SK. Sebenarnya yang kemarin tidak L (lulus), dapatnya R1 atau R3, itu kan sudah lulus tapi paruh waktu. Tinggal nunggu yang pensiun siapa, nanti dia jadi penuh waktu," terang Toha.
Toha juga menekankan pentingnya jaminan yang diberikan oleh negara untuk para peserta yang telah menerima Surat Keputusan (SK).
"Yang penting sudah dapat SK, baik SK paruh waktu maupun SK penuh waktu. Itu ada jaminan dan konsekuensi negara untuk menggaji mereka," tambahnya.
Lebih lanjut, Toha membantah bahwa jadwal pengangkatan CPNS atau PPPK ditunda.
"Bukan ditunda ya, nanti dibersamakan. Jadi kan ada tahap satu, nanti ada tahap dua," jelasnya.
Dengan penyesuaian ini, Toha berharap agar data yang digunakan dalam pengangkatan serentak nanti sudah valid dan tidak ada kesalahan.
"InsyaAllah datanya sudah valid," tutupnya.
(km/a)
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menghentikan sementara operasional ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program
NASIONAL
JAKARTA Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menyebut kapalkapal yang tertahan di Selat Hormuz masih harus melalui prose
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Dalam operasi tersebut,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, mengapresiasi dukungan dari sejumlah tokoh nasional Indonesia
INTERNASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melepas ribuan kafilah dalam Pawai Ta&039aruf yang menandai dimulainya Musabaqah Tilawa
PEMERINTAHAN
Oleh Mayjen TNI (Purn) Dr. Saurip Kadi.AGAMA dan Budaya selalu aktual sepanjang jaman, karena citra agama untuk menyelamatkan umat manusia,
OPINI
YOGYAKARTA Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menekankan pentingnya kewirausahaan dan integritas bagi generasi muda dalam menghadap
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, merespons usulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabu
NASIONAL
JAKARTA Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan meragukan proses peradilan militer mampu mengungkap motif di balik kasus pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar digital forensik Rismon Sianipar angkat bicara terkait laporan yang dilayangkan Wakil Presiden ke10 dan 12 RI Jusuf Kalla k
POLITIK