344 Warga Keracunan Massal Program MBG, Pemkab Agam Ancam Seret Pengelola ke Jalur Hukum
PADANG Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mempertimbangkan menempuh jalur hukum terkait kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Grati
NASIONAL
JAKARTA- Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, merespons usulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka terkait pelibatan hakim ad hoc dalam penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Yusril mengatakan, pemerintah akan mengkaji usulan tersebut bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia guna mencari mekanisme yang tepat.
"Ya, bisa kita telaah masalah ini. Memang ada hakim ad hoc yang disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, tapi bisa juga ada usulan baru adanya hakim ad hoc dalam menangani satu perkara," ujar Yusril, Sabtu (11/4/2026).Baca Juga:
Ia menjelaskan, pelibatan hakim ad hoc sebelumnya pernah diterapkan dalam sejumlah perkara tertentu, seperti Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) dan tindak pidana korupsi.
Menurut Yusril, pemerintah akan memfasilitasi usulan yang disampaikan oleh Gibran agar dapat dibahas lebih lanjut bersama Mahkamah Agung.
"Kami pemerintah tentu akan membahas bersama dengan Mahkamah Agung untuk memfasilitasi usul dan saran yang dikemukakan oleh Pak Wakil Presiden," katanya.
Sebelumnya, Gibran mendorong agar hakim ad hoc dilibatkan dalam proses persidangan kasus tersebut. Ia menilai kehadiran hakim dari kalangan profesional dengan integritas tinggi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses hukum.
"Pelibatan kalangan profesional sebagai hakim ad hoc menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan marwah hukum," ujar Gibran.
Diketahui, berkas perkara kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus telah dilimpahkan ke Oditur Militer II-07 Jakarta dan akan disidangkan di pengadilan militer.
Gibran menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan secara transparan, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik.*
(in/dh)
PADANG Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mempertimbangkan menempuh jalur hukum terkait kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Grati
NASIONAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (10/9/2026). Berdasarkan data Bloomb
EKONOMI
SIBOLANGIT Kecelakaan beruntun melibatkan tiga kendaraan terjadi di jalur MedanBerastagi, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Su
PERISTIWA
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mendalami dugaan korupsi pengelolaan dana Badan Lay
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Polrestabes Medan menetapkan satu tersangka dalam kasus ledakan rumah mewah di Kompleks Grand Polonia, Medan. Polisi juga telah mene
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa seorang direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berinisial DSK dalam penyidikan kasus dugaan
NASIONAL
PANDEGLANG Tim SAR gabungan memperluas pencarian lima jurnalis dan tiga kru kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda hingga radius
PERISTIWA
JAKARTA Tim hukum terdakwa Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex meminta jaksa penuntut umum (JPU) KPK menghadirkan Presiden ke7 RI Joko Wido
NASIONAL
JAKARTA Pakar hukum tata negara Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pe
POLITIK
JAKARTA Ahli hukum pidana Didit Wijayanto meminta hakim mengedepankan hati nurani dalam memutus permohonan praperadilan ganti kerugian yan
NASIONAL