JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa seorang direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berinisial DSK dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026. DSK diperiksa sebagai salah satu dari enam saksi yang dipanggil penyidik Jampidsus pada Kamis (10/9/2026).
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara.
"Pemeriksaan saksi oleh Penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," kata Anang, Kamis (10/9/2026).Baca Juga:
Anang menegaskan penyidikan perkara tersebut dilakukan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah serta prinsip kehati-hatian.
Selain DSK, lima saksi lain yang diperiksa yakni DP dari Yayasan KS, FD dan M dari Yayasan MBB, TP dari Badan Gizi Nasional (BGN), serta NS dari Yayasan IFSR.
Pemeriksaan terhadap para saksi dilakukan di tengah pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Kejagung sebelumnya telah menetapkan enam tersangka dalam perkara tersebut.
Mereka yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, dua mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, Asep Yusuf Soemantri, Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono, serta Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR) Glory Harimas Tobing.
Dalam penyidikan, Kejagung mengungkap dugaan persoalan dalam tata kelola program MBG, termasuk terkait penunjukan yayasan yang menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kejagung menyebut pelaksanaan program semestinya dikelola yayasan SPPG yang memiliki keterkaitan dengan sekolah penerima manfaat. Namun, penyidik menduga terdapat yayasan yang ditunjuk karena memiliki hubungan dengan sejumlah petinggi BGN meski dinilai belum memenuhi persyaratan sebagai mitra SPPG.
Penyidik juga menemukan dugaan penggelembungan harga atau mark up dalam pengadaan sejumlah barang yang berkaitan dengan program MBG. Dugaan tersebut disebut berdampak terhadap kerugian negara dan mengurangi dukungan terhadap operasional program.
Sejumlah barang yang disebut dalam penyidikan antara lain 21.801 unit motor listrik dengan nilai sekitar Rp1,03 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.
Pemeriksaan terhadap DSK dan lima saksi lainnya masih menjadi bagian dari proses penyidikan. Kejagung belum menyampaikan apakah pemeriksaan tersebut akan berujung pada penetapan tersangka baru.* (dw/dh)
SIBOLANGIT Kecelakaan beruntun melibatkan tiga kendaraan terjadi di jalur MedanBerastagi, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Su
PERISTIWA
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mendalami dugaan korupsi pengelolaan dana Badan Lay
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Polrestabes Medan menetapkan satu tersangka dalam kasus ledakan rumah mewah di Kompleks Grand Polonia, Medan. Polisi juga telah mene
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa seorang direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berinisial DSK dalam penyidikan kasus dugaan
NASIONAL
PANDEGLANG Tim SAR gabungan memperluas pencarian lima jurnalis dan tiga kru kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda hingga radius
PERISTIWA
JAKARTA Tim hukum terdakwa Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex meminta jaksa penuntut umum (JPU) KPK menghadirkan Presiden ke7 RI Joko Wido
NASIONAL
JAKARTA Pakar hukum tata negara Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pe
POLITIK
JAKARTA Ahli hukum pidana Didit Wijayanto meminta hakim mengedepankan hati nurani dalam memutus permohonan praperadilan ganti kerugian yan
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk mengembangkan kasus dugaan korupsi
NASIONAL
JAKARTA Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mengungkap asalusul tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu jemaah untuk
NASIONAL
