JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk mengembangkan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang. Namun, KPK memastikan hingga kini belum ada penetapan tersangka baru dalam pengembangan perkara tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan sprindik baru itu diterbitkan pada Agustus 2026. Menurutnya, sprindik tersebut masih bersifat umum.
"Sprindik (surat perintah penyidikan) baru per Agustus 2026," kata Budi dalam keterangannya, Kamis (10/9/2026).Baca Juga:
"Belum ada penetapan tersangka dalam pengembangan penyidikan perkara ini," sambungnya.
Kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi itu bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 20 Desember 2025. Saat itu, KPK mengamankan Ade Kuswara bersama Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, HM Kunang, dan pihak swasta Sarjan.
KPK kemudian menetapkan Ade Kuswara dan HM Kunang sebagai tersangka yang diduga menerima suap, sedangkan Sarjan diduga sebagai pemberi suap.
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, Ade Kuswara diduga mulai berkomunikasi dengan Sarjan setelah terpilih sebagai Bupati Bekasi periode 2025-2030. Ade disebut diduga meminta ijon atau uang proyek secara rutin.
Perkara tersebut kini telah masuk ke persidangan. Dalam tuntutan jaksa, Ade Kuswara dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp300 juta.
"Meminta Majelis Hakim agar menjatuhkan vonis penjara terhadap terdakwa 1 Ade Kuswara selama 7 tahun dan denda 300 juta rupiah," kata jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (3/8/2026).
Sementara itu, HM Kunang dituntut 4 tahun penjara.
"Dan menjatuhkan vonis terhadap terdakwa 2 HM Kunang selama 4 tahun penjara," lanjut jaksa.
Jaksa menilai keduanya terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang dikenakan. Namun, proses hukum terhadap keduanya masih berjalan di pengadilan.
JAKARTA Pakar hukum tata negara Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pe
POLITIK
JAKARTA Ahli hukum pidana Didit Wijayanto meminta hakim mengedepankan hati nurani dalam memutus permohonan praperadilan ganti kerugian yan
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk mengembangkan kasus dugaan korupsi
NASIONAL
JAKARTA Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mengungkap asalusul tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu jemaah untuk
NASIONAL
MEDAN Kota Medan meraih penghargaan IMTGT Green City Award kategori Gold Circular Economy and Resource Efficiency. Penghargaan tersebut d
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meluncurkan lima aplikasi pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mempercepat transforma
PEMERINTAHAN
ASAHAN Wakil Bupati Asahan Rianto mengajak masyarakat membiasakan makan ikan sebagai bagian dari pola hidup sehat dan bergizi. Menurutnya,
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Tim Unit V Jatanras Satreskrim Polresta Banda Aceh menangkap dua pria yang diduga terlibat dalam kasus penculikan dan pengani
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai bagian dari progra
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memaparkan sejumlah proyek strategis dan peluang investasi Sumatera Utara dal
PEMERINTAHAN
