JAKARTA - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mengungkap asal-usul tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu jemaah untuk Indonesia. Menurut Dito, tambahan kuota tersebut diberikan setelah pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud pada akhir 2023.
Hal itu disampaikan Dito saat menjadi saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2026).
Dito mengatakan dirinya hadir dalam pertemuan tersebut karena saat itu mendampingi Jokowi. Dalam pertemuan itu, kata Dito, dibahas sejumlah sektor, mulai dari haji hingga investasi dan perdagangan.Baca Juga:
"Yang saya tahu memang dari raja menawarkan dan memberikan untuk tambahan. Tapi tidak hanya sebatas kuota, ada berbagai sektor lain ya seperti investasi dan perdagangan lainnya," kata Dito dalam persidangan.
Menurut Dito, pembahasan mengenai kuota haji berlangsung saat agenda makan siang yang menjadi bagian akhir pertemuan kedua pimpinan negara.
"Sebenarnya untuk spesifik tidak ada, itu terjadi pada saat makan siang. Pada saat agenda terakhir," ujarnya.
Jaksa kemudian menanyakan apakah tambahan kuota tersebut diberikan berkaitan dengan panjangnya antrean jemaah haji di Indonesia. Dito menyebut persoalan antrean tidak dibahas dalam bagian pertemuan yang dia ikuti.
"Oh, tidak ada. Itu hanya pada saat itu yang saya dengar dan ikuti karena pertemuan sudah selesai," katanya.
Dito menyebut Raja Arab Saudi kemudian menanyakan kembali poin-poin yang perlu menjadi fokus konkret dari pertemuan kedua kepala negara. Namun, dia mengaku tidak mengetahui secara rinci jumlah tambahan kuota yang dibicarakan saat itu.
"Tidak ikut, karena itu bukan ranah kami," kata Dito yang kala itu menjabat sebagai Menpora.
Meski begitu, Dito mengingat bahwa tidak lama setelah pertemuan tersebut Jokowi mengumumkan Indonesia mendapat tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu jemaah untuk pelaksanaan haji 2024.
"Betul. 20.000 saat itu kuota tambahannya. Itu kalau tidak salah diumumkan kan sehari setelah pertemuan," ujarnya.
JAKARTA Pakar hukum tata negara Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pe
POLITIK
JAKARTA Ahli hukum pidana Didit Wijayanto meminta hakim mengedepankan hati nurani dalam memutus permohonan praperadilan ganti kerugian yan
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk mengembangkan kasus dugaan korupsi
NASIONAL
JAKARTA Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mengungkap asalusul tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu jemaah untuk
NASIONAL
MEDAN Kota Medan meraih penghargaan IMTGT Green City Award kategori Gold Circular Economy and Resource Efficiency. Penghargaan tersebut d
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meluncurkan lima aplikasi pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mempercepat transforma
PEMERINTAHAN
ASAHAN Wakil Bupati Asahan Rianto mengajak masyarakat membiasakan makan ikan sebagai bagian dari pola hidup sehat dan bergizi. Menurutnya,
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Tim Unit V Jatanras Satreskrim Polresta Banda Aceh menangkap dua pria yang diduga terlibat dalam kasus penculikan dan pengani
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai bagian dari progra
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memaparkan sejumlah proyek strategis dan peluang investasi Sumatera Utara dal
PEMERINTAHAN
