MEDAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mendalami dugaan korupsi pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dr Pirngadi Medan. Nilai anggaran yang menjadi objek penyidikan mencapai sekitar Rp23,8 miliar pada tahun anggaran 2023-2024.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Medan Valentino Harry Parluhutan Manurung mengatakan penyidik masih mengumpulkan alat bukti sekaligus berkoordinasi dengan BPK untuk menghitung potensi kerugian negara.
"Kasusnya masih dalam pendalaman alat bukti dan kami juga berkoordinasi dengan BPK," kata Valentino, Kamis (10/9/2026).Baca Juga:
Dalam proses penyidikan, sejumlah pihak telah dimintai keterangan. Di antaranya mantan Direktur RSUD Dr Pirngadi Medan Suhartono dan mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ahmad Barli.
"Sudah diperiksa, termasuk mantan direktur dan mantan PPK," ujar Valentino.
Sebelumnya, tim penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Medan juga telah melakukan penggeledahan di RSUD Dr Pirngadi Medan. Dari penggeledahan tersebut, penyidik membawa sejumlah dokumen yang dinilai berkaitan dengan perkara.
Berdasarkan pendalaman sementara, nilai pagu anggaran BLUD yang menjadi objek penyidikan tercatat sebesar Rp23.813.175.108.
Anggaran tersebut antara lain mencakup belanja obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sebesar Rp10,8 miliar. Selain itu, penyidik menemukan komponen utang sekitar Rp13,01 miliar.
Penyidik menduga terdapat persoalan dalam pembayaran utang tersebut, yakni utang yang muncul pada satu tahun anggaran dibayarkan menggunakan anggaran pada tahun berikutnya.
Kejari Medan juga menemukan bahwa sebagian utang tersebut hingga kini disebut belum seluruhnya dilunasi oleh pihak rumah sakit.
Penyidikan masih berlangsung untuk mengumpulkan alat bukti dan memastikan penggunaan anggaran BLUD RSUD Dr Pirngadi Medan sesuai ketentuan. Penghitungan kerugian negara juga masih dilakukan bersama BPK.* (tm/dh)
SIBOLANGIT Kecelakaan beruntun melibatkan tiga kendaraan terjadi di jalur MedanBerastagi, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Su
PERISTIWA
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mendalami dugaan korupsi pengelolaan dana Badan Lay
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Polrestabes Medan menetapkan satu tersangka dalam kasus ledakan rumah mewah di Kompleks Grand Polonia, Medan. Polisi juga telah mene
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa seorang direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berinisial DSK dalam penyidikan kasus dugaan
NASIONAL
PANDEGLANG Tim SAR gabungan memperluas pencarian lima jurnalis dan tiga kru kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda hingga radius
PERISTIWA
JAKARTA Tim hukum terdakwa Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex meminta jaksa penuntut umum (JPU) KPK menghadirkan Presiden ke7 RI Joko Wido
NASIONAL
JAKARTA Pakar hukum tata negara Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pe
POLITIK
JAKARTA Ahli hukum pidana Didit Wijayanto meminta hakim mengedepankan hati nurani dalam memutus permohonan praperadilan ganti kerugian yan
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk mengembangkan kasus dugaan korupsi
NASIONAL
JAKARTA Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mengungkap asalusul tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu jemaah untuk
NASIONAL
