RUU Perampasan Aset: Komisi III DPR Mulai Penyusunan Naskah Akademik
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan perkembangan terbaru terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset.
POLITIK
JAKARTA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, secara resmi mengakui kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) yang dipimpin oleh Jusuf Kalla (JK). Pengakuan ini disampaikan setelah Supratman menyerahkan balasan surat dari pengurus PMI kepada Jusuf Kalla di Kantor Sekretariat Jenderal Kemenkum HAM di Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat (20/12/2024).
Dalam konferensi pers yang digelar setelah pertemuan, Supratman menjelaskan bahwa pengakuan tersebut dilakukan berdasarkan kajian mendalam terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMI yang telah disusun. Pemerintah melalui Kementerian Hukum pun menyatakan bahwa kepengurusan PMI di bawah Jusuf Kalla telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Setelah dilakukan kajian berdasarkan AD/ART PMI, Kementerian Hukum memberikan pengakuan atas AD/ART dan pengurus baru PMI di bawah kepemimpinan Bapak Jusuf Kalla,” ujar Supratman.
Sementara itu, Jusuf Kalla dalam kesempatan yang sama menyampaikan rasa terima kasih atas pengakuan yang diberikan oleh Kementerian Hukum. Ia juga menegaskan bahwa isu dualisme kepengurusan PMI yang sempat berkembang sudah teratasi setelah klarifikasi dari pemerintah. Menurut JK, sesuai dengan prinsip Palang Merah Internasional, hanya ada satu organisasi PMI yang sah di setiap negara.
“Terima kasih kepada Pak Menteri, kami sangat menghargai pengukuhan ini. Mengenai isu dualisme, sudah dijelaskan oleh pemerintah bahwa hanya ada satu PMI yang sah, dan itu yang kami pimpin. Sehingga persoalan ini sudah selesai,” ujar JK.
Jusuf Kalla juga menekankan bahwa organisasi yang beroperasi dengan nama PMI namun tidak diakui oleh pemerintah tidak dapat dianggap sebagai bagian dari Palang Merah Indonesia. “Kami berharap yang lain bisa menjalankan organisasi sosial mereka, tapi tidak bisa mengklaim nama PMI,” tambahnya.
Dengan pengakuan resmi ini, kepengurusan Jusuf Kalla di PMI diharapkan dapat melanjutkan berbagai program kemanusiaan dan pengabdian yang selama ini telah dilakukan PMI di Indonesia.
(N/014)
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan perkembangan terbaru terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset.
POLITIK
DENPASAR Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan komitmennya untuk memperkuat regulasi dan perlindungan terhadap sopir transportasi konv
PEMERINTAHAN
BATAM Fandi Ramadhan, Anak Buah Kapal (ABK) asal Belawan, Medan, yang menjadi terdakwa dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu, membacakan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, memastikan industri otomotif nasional telah memiliki kapasitas untuk memprodu
EKONOMI
JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa pihaknya membuka kemungkinan untuk mengundang partai
POLITIK
MANDAILING NATAL Menyambut bulan suci Ramadhan 1447 H, Warung Kopi Madina menggelar acara syukuran sekaligus buka puasa bersama masyarak
NASIONAL
DENPASAR Pemerintah Provinsi Bali menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait penambahan 3.000 hingga 10.000 unit ta
PEMERINTAHAN
BATUBARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerint
PEMERINTAHAN
DENPASAR Dugaan tindak pidana penipuan melalui media elektronik terkait event lari bertajuk Multikultural Run resmi dilaporkan ke Polda
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNG BALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri acara pemberian santunan anak Yatim sekaligus peresmian The Yat
PENDIDIKAN