
Silahturahmi Nasional IKWI, Ketua Umum Tekankan Solidaritas dan Profesionalisme
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) menggelar Silahturahmi Nasional dan Rapat Pra Kongres bertajuk IKWI Bangkit Bersatu d
PolitikBITVONLINE.COM -Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi salah satu momen yang paling dinantikan menjelang Lebaran Idul Fitri di Indonesia.
Tradisi pemberian THR ini memiliki sejarah panjang yang berakar dari kebiasaan masyarakat hingga akhirnya menjadi kebijakan resmi yang diwajibkan oleh pemerintah.
Awal Mula THR di Indonesia
Sejarah THR di Indonesia dimulai pada era 1950-an saat Perdana Menteri Indonesia saat itu, Soekiman Wirjosandjojo, menginisiasi kebijakan pemberian tunjangan kepada pegawai negeri sipil (PNS).
Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PNS menjelang hari raya.
Pemberian tunjangan ini awalnya hanya diberikan kepada pegawai pemerintahan, tetapi seiring waktu, kebiasaan ini juga mulai diterapkan di berbagai sektor swasta.
Para pengusaha memberikan tunjangan kepada karyawan mereka sebagai bentuk apresiasi dan dukungan dalam menyambut Idul Fitri.
Menjadi Kewajiban Perusahaan
Pada tahun 1994, pemerintah melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 4 Tahun 1994 menetapkan bahwa perusahaan wajib memberikan THR kepada karyawannya.
Peraturan ini diperbarui dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, yang mengatur bahwa setiap pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan berhak menerima THR sebesar satu kali gaji pokok bagi yang telah bekerja selama satu tahun atau lebih.
Pemberian THR tidak hanya menjadi hak karyawan, tetapi juga berdampak besar pada perekonomian nasional.
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) menggelar Silahturahmi Nasional dan Rapat Pra Kongres bertajuk IKWI Bangkit Bersatu d
PolitikJAKARTA Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung berhasil melelang 10 un
Hukum dan KriminalJakarta Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri mengakui mengalami kendala dalam menangkap Fredy Pratama, ge
Hukum dan KriminalJAKARTA Survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk Satu Tahun Pemerintahan Evaluasi dan Catatan Publik mengungkap temuan menarik
PolitikJAKARTA Hakim Agam Syarif mengungkapkan alasannya menerima suap senilai Rp 6,2 miliar dalam kasus vonis lepas perkara korupsi crude palm
Hukum dan KriminalBANDUNG Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan jumlah kas daerah Jabar saat ini sebesar Rp 2,6 triliun, bukan Rp 4,1 triliun
PemerintahanMEDAN Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut 20242025 sekaligus Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumut, Muly
Hukum dan KriminalJAKARTA Wacana pelaporan terhadap akun media sosial pembuat meme Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memicu pe
PemerintahanJAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau
EkonomiJAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengumumkan program wajib belajar 13 tahun akan mulai dilak
Pendidikan