NUSANTARA- Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Sebagai bagian dari komitmen pemerintah, ada beberapa pilar penting yang mendasari keberlanjutan pembangunan IKN, salah satunya adalah penanggulangan dampak perubahan iklim global.
Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa keputusan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur tidak hanya bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan berkelanjutan, tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan iklim yang semakin nyata. Salah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia, khususnya Jakarta, adalah kenaikan permukaan air laut yang mengancam sejumlah wilayah pesisir. Hal ini menjadi perhatian serius dalam perencanaan pembangunan ibu kota baru yang lebih aman dan tahan bencana.
“Pemindahan ibu kota menjadi langkah strategis untuk mengatasi berbagai tantangan ini,” ungkap Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw. Menurut Troy, perencanaan pembangunan IKN mengarah pada penciptaan ekosistem pemerintahan yang modern, inklusif, dan berwawasan lingkungan. Pembangunan infrastruktur pemerintahan di IKN menjadi salah satu fokus utama, di mana Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah diberikan instruksi langsung oleh Presiden Prabowo untuk memastikan bahwa infrastruktur pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta ekosistem pendukungnya selesai pada tahun 2028.Hingga akhir tahun 2024, pembangunan infrastruktur eksekutif di IKN akan menjadi prioritas utama. Fasilitas hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) juga tengah disiapkan agar mereka dapat mulai pindah ke IKN pada 2025. Dengan target pemindahan pemerintahan pada 2028, Prabowo memastikan bahwa IKN akan siap menjadi ibu kota fungsional pada 17 Agustus 2028.Proses perpindahan ibu kota ini direncanakan akan selesai sepenuhnya menjelang Pemilu 2029, di mana pelantikan pejabat negara diperkirakan akan dilakukan di IKN. Hal ini sejalan dengan perubahan status Jakarta yang baru saja diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 151 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, yang merubah status Jakarta dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Keputusan Presiden (Kepres) tentang perpindahan ibu kota juga segera dikeluarkan untuk memberikan kepastian hukum dan administrasi bagi seluruh proses ini. (JOHANSIRAIT)
Baca Juga:
TAPANULI SELATAN Warga Dusun Tapus dan Dusun Kantin, Desa Pargarutan Dolok, Kecamatan Angkola Timur, menunjukkan semangat kebersamaan denga
Peristiwa
JAKARTA Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, mendapat sorotan tajam terkait pidatonya mengenai bonus demografi yang diunggah l
Politik
MANDAILING NATAL Fenomena alam berupa semburan lumpur panas di Desa Roburan Dolok, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Nata
Peristiwa
JAKARTA Dua pemuda berinisial GT (29) dan AF (25) menjadi korban pengeroyokan brutal oleh sejumlah orang di kawasan Penjaringan, Jakarta Ut
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa pihaknya akan segera meninjau dan mengevaluasi standar operasiona
Peristiwa
SAMARINDA Sebuah mobil yang berisi empat orang menabrak 24 motor di sebuah jalan sempit di Samarinda, Kalimantan Timur, pada Selasa (22/4)
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku, seorang staf di DP
Hukum dan Kriminal
BATU BARA Seorang pemotor bernama Padlan (43) warga Dusun Durian V, Desa Durian, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara, meninggal dunia d
Peristiwa
OKU TIMUR Sebuah peristiwa tragis terjadi di Kabupaten OKU Timur, Sumatra Selatan (Sumsel) pada Kamis (24/4) siang. Seorang mahasiswa berus
Hukum dan Kriminal
PONTIANAK Sebuah peristiwa tragis terjadi di Kota Pontianak, di mana mayat bayi lakilaki ditemukan terbungkus plastik di tempat sampah yan
Hukum dan Kriminal
