Prabowo Tegaskan Komitmen Lanjutkan Pembangunan IKN hingga Pemilu 2029

NUSANTARA- Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Sebagai bagian dari komitmen pemerintah, ada beberapa pilar penting yang mendasari keberlanjutan pembangunan IKN, salah satunya adalah penanggulangan dampak perubahan iklim global.

Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa keputusan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur tidak hanya bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan berkelanjutan, tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan iklim yang semakin nyata. Salah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia, khususnya Jakarta, adalah kenaikan permukaan air laut yang mengancam sejumlah wilayah pesisir. Hal ini menjadi perhatian serius dalam perencanaan pembangunan ibu kota baru yang lebih aman dan tahan bencana.

“Pemindahan ibu kota menjadi langkah strategis untuk mengatasi berbagai tantangan ini,” ungkap Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw. Menurut Troy, perencanaan pembangunan IKN mengarah pada penciptaan ekosistem pemerintahan yang modern, inklusif, dan berwawasan lingkungan. Pembangunan infrastruktur pemerintahan di IKN menjadi salah satu fokus utama, di mana Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah diberikan instruksi langsung oleh Presiden Prabowo untuk memastikan bahwa infrastruktur pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta ekosistem pendukungnya selesai pada tahun 2028.Hingga akhir tahun 2024, pembangunan infrastruktur eksekutif di IKN akan menjadi prioritas utama. Fasilitas hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) juga tengah disiapkan agar mereka dapat mulai pindah ke IKN pada 2025. Dengan target pemindahan pemerintahan pada 2028, Prabowo memastikan bahwa IKN akan siap menjadi ibu kota fungsional pada 17 Agustus 2028.Proses perpindahan ibu kota ini direncanakan akan selesai sepenuhnya menjelang Pemilu 2029, di mana pelantikan pejabat negara diperkirakan akan dilakukan di IKN. Hal ini sejalan dengan perubahan status Jakarta yang baru saja diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 151 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, yang merubah status Jakarta dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Keputusan Presiden (Kepres) tentang perpindahan ibu kota juga segera dikeluarkan untuk memberikan kepastian hukum dan administrasi bagi seluruh proses ini. (JOHANSIRAIT)