JAKARTA – Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, dijadwalkan untuk bersaksi dalam penyidikan kasus buron Harun Masiku, yang terkait dengan penetapan anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024. Pemanggilan Yasonna Laoly ini dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi yang telah dihimpun dalam proses penyidikan.
Awalnya, Yasonna dijadwalkan untuk diperiksa pada Jumat, 13 Desember 2024. Namun, ia tidak hadir pada jadwal tersebut dan meminta penjadwalan ulang. Menanggapi hal ini, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengonfirmasi bahwa pemanggilan ulang akan dilakukan pada Rabu, 18 Desember 2024. “Informasi sementara yang kami dapatkan untuk penjadwalan ulangnya akan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember tahun 2024,” kata Tessa dalam konferensi pers, Jumat (13/12).Tessa menjelaskan bahwa kesaksian Yasonna sangat penting untuk mendalami kasus Harun Masiku, yang terkait dengan dugaan manipulasi proses penetapan anggota DPR. “Pemanggilan Yasonna ini terkait dengan penetapan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI terpilih, yang dilakukan bersama dengan Saiful Bahri. Dasar pemanggilan ini adalah surat perintah penyidikan yang kami miliki,” ujar Tessa.
Penyidikan terhadap Harun Masiku sendiri merupakan bagian dari kasus besar yang melibatkan dugaan pengaturan penetapan anggota DPR terpilih di Pemilu 2019. Harun Masiku, yang hingga kini masih menjadi buron, diduga terlibat dalam pengaturan kursi di DPR yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk beberapa anggota KPU.KPK berharap kesaksian Yasonna Laoly dapat mengungkap lebih dalam keterlibatan pihak-pihak terkait dalam proses penetapan anggota legislatif yang kontroversial ini. Tessa juga menegaskan bahwa setiap informasi yang diberikan oleh Yasonna akan sangat membantu dalam proses penyidikan lebih lanjut. “Kami akan menunggu apa yang akan disampaikan oleh saudara YL (Yasonna Laoly) pada pemeriksaan nanti,” tambah Tessa. (JOHANSIRAIT)
Baca Juga:
JAKARTA Mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar, dijatuhi vonis 16 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakar
Hukum dan Kriminal
deli serdang Tim Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Kabupaten Deli Serdang menyerahkan hasil temuan lapa
Pemerintahan
JAWA BARAT Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Garut, Jawa Barat pada hari ini sekitar pukul 15.24 WIB. Berdasarkan i
Peristiwa
MEDAN Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Sumatera Utara (Sumut) kembali mengalami penurunan pekan ini. Berdasarkan data dari Din
Ekonomi
PENULISDR Usman Lam ReungPresiden Prabowo Subianto secara resmi menetapkan bahwa empat pulau yaitu Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Panj
Opini
SEOUL Setelah berjuang selama hampir delapan bulan, Jennie BLACKPINK akhirnya menang dalam gugatan hukum terhadap seorang pria yang mengaku
Entertainment
MUARO JAMBI Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke79, Polsek Sungai Bahar menggelar kegiatan Bhakti Sosial Religi y
Nasional
JAKARTA Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam menyoroti pentingnya peran Polri di tengah masyarakat Indonesia yang
Pemerintahan
JAKARTA Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa saat ini terdapat 194 warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilay
Internasional
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi mencabut aturan tentang keberadaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satga
Nasional
