Skandal Motor Listrik BGN Terkuak, Kejagung Bongkar Modus Markup Proyek
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan praktik kecurangan dalam proyek pengadaan motor listrik untuk Badan Gizi Nasional (
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA- Kongres Wanita Indonesia (Kowani) memberikan apresiasi tinggi terhadap Polri atas berdirinya Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri. Langkah ini dianggap sebagai upaya nyata dalam perlindungan perempuan dan anak, serta pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia.
Sekretaris Jenderal Kowani, Tantri Dyah Kiranadewi, menyampaikan rasa bangga dan penghargaan kepada Polri, khususnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang telah mendukung dan mewujudkan pembentukan direktorat ini. Tantri mengatakan, “Kami mengapresiasi luar biasa kepada Polri, terutama kepada Kapolri, yang telah menciptakan Direktorat yang secara khusus menangani perlindungan perempuan dan anak serta pemberantasan perdagangan orang.”Pembentukan Direktorat PPA-PPO ini merupakan langkah signifikan bagi Polri dalam menghadapi tantangan kasus-kasus yang menyangkut perempuan dan anak. Tantri juga menyebutkan bahwa Kowani berharap dapat berkolaborasi dengan Direktorat PPA-PPO untuk mendukung kinerja mereka, terutama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan orang yang terus meningkat.Direktorat ini pertama kali dicetuskan oleh Kapolri sejak 2021 dan didukung oleh berbagai pihak, termasuk Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), serta lembaga-lembaga layanan korban. Pendirian Direktorat ini resmi disahkan melalui Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010, yang meningkatkan status Subdit PPA menjadi Direktorat.
“Ini merupakan langkah yang maju untuk Polri yang benar-benar sudah membersamai korban-korban yang terlacak, terutama kasus-kasus yang sedang beredar selama ini,” ujar Tantri. Ia menambahkan bahwa keberadaan Dittipid PPA-PPO memberikan harapan besar bagi perempuan dan anak di Indonesia, yang sering kali menjadi korban kekerasan dan eksploitasi.Tantri juga menyoroti bagaimana Polri telah menunjukkan respons yang cepat dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. “Tanggapan Polri sangat luar biasa cepat dalam menemukan para korban dan pelaku, serta mengungkapkan berbagai kasus yang kita tidak duga sebelumnya,” ujarnya. Kowani berharap, keberhasilan ini dapat terus berlanjut dan semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dalam menangani masalah-masalah terkait perempuan dan anak.Direktorat PPA-PPO saat ini tengah menyusun jajaran lengkapnya, yang diperkirakan rampung pada Januari 2025. Direktorat ini akan terdiri dari tiga Subdirektorat, yaitu Subdit I yang menangani masalah perempuan dan kelompok rentan, Subdit II yang fokus pada kasus anak, dan Subdit III yang bertanggung jawab atas pemberantasan TPPO. Brigjen Desy Andriany, selaku Kepala Dittipid PPA-PPO, juga mengungkapkan bahwa beberapa perwira menengah Polwan telah diangkat untuk mengisi jabatan Kasubdit, yang menunjukkan komitmen Polri dalam melibatkan personel perempuan dalam penanganan kasus ini. (JOHANSIRAIT)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan praktik kecurangan dalam proyek pengadaan motor listrik untuk Badan Gizi Nasional (
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banda Aceh bersama tim Polda Aceh masih menyelidiki penyebab ledakan yang terjadi di kamar m
PERISTIWA
JAKARTA Sidang praperadilan yang diajukan Ketua Umum Kesthuri, Asrul Azis Taba (ASR), terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan kor
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan menangkap tiga wanita yang diduga menjadi kurir narkotika jaringan antarwilayah. Ketiganya k
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Dugaan pungutan liar (pungli) di kawasan wisata pemandian air panas Sidebukdebuk, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menuai sorotan s
PARIWISATA
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah enam lokasi dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat pelaksanaan program pemulih
NASIONAL
Oleh Igor DirgantaraANEH, justru ketika Presiden Prabowo Subianto lebih memperhatikan dan memprioritaskan rakyat kecil, serangan negatif ju
OPINI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita sejumlah aset milik terpidana kasus korupsi tata kelola timah di wilayah izin usaha pertamban
HUKUM DAN KRIMINAL
MUARA ENIM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Juma
HUKUM DAN KRIMINAL