RUU Perampasan Aset: Komisi III DPR Mulai Penyusunan Naskah Akademik
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan perkembangan terbaru terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset.
POLITIK
Jakarta – Musyawarah Nasional (Munas) XXII Palang Merah Indonesia (PMI) yang digelar pada Minggu malam (8/12/2024) berakhir dengan keputusan kembali terpilihnya Jusuf Kalla (JK) sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029. Hasil ini didapatkan setelah laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Jusuf Kalla diterima secara aklamasi oleh mayoritas peserta Munas. Namun, meski sudah mendapat dukungan penuh, situasi internal PMI terpecah setelah Agung Laksono menggelar Munas tandingan dan mengklaim kemenangan.
Ketua Sidang Pleno Kedua Munas XXII PMI, Adang Rocjana, yang juga menjabat sebagai Ketua PMI Jawa Barat, menyampaikan bahwa mayoritas dari 490 peserta Munas yang hadir memberikan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Jusuf Kalla. “Dari 490 peserta yang hadir, yang merupakan perwakilan dari 34 PMI provinsi dan satu Forum Relawan Nasional (Forelnas), memberikan tanggapan positif terhadap laporan pertanggungjawaban Ketua Umum PMI dan mendukung Jusuf Kalla untuk kembali memimpin PMI,” ujar Adang dalam keterangannya, Senin (9/12/2024).Jusuf Kalla yang telah berpengalaman memimpin PMI sebelumnya, dalam pidatonya menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat peran PMI dalam membantu masyarakat di seluruh Indonesia, terutama dalam situasi darurat dan bencana. Kalla mengungkapkan bahwa tantangan ke depan semakin besar, namun PMI akan terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam penanganan bencana dan program kemanusiaan.Meski demikian, keputusan ini tidak diterima begitu saja oleh beberapa pihak. Agung Laksono, yang sebelumnya juga menginginkan posisi ketua umum, menggelar Munas tandingan dan menyatakan dirinya sebagai pemenang. Langkah Agung Laksono yang memilih untuk menantang hasil Munas XXII PMI tersebut kemudian menuai kontroversi dan berujung pada laporan ke pihak kepolisian. Laporan tersebut dikaitkan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan Munas tandingan yang dianggap ilegal dan tidak sah.
Agung Laksono dan timnya menilai bahwa hasil Munas XXII PMI yang mendukung Jusuf Kalla memiliki beberapa kekurangan dari segi prosedur dan mekanisme yang seharusnya diikuti. Mereka juga mengklaim adanya pelanggaran dalam tata cara pemilihan yang dianggap menguntungkan pihak tertentu.Sementara itu, pihak PMI mengingatkan agar semua pihak yang terlibat dalam perbedaan ini untuk tetap menjaga persatuan dan berfokus pada tujuan bersama organisasi kemanusiaan tersebut. Pihak kepolisian hingga kini masih memproses laporan yang diterima terkait Munas tandingan tersebut, yang dinilai dapat menimbulkan keretakan lebih lanjut di dalam tubuh organisasi yang memiliki peran penting di Indonesia ini.Keluarga besar PMI berharap agar masalah internal ini segera diselesaikan dengan baik dan tidak mengganggu keberlanjutan program-program kemanusiaan yang telah berjalan selama ini. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk kemajuan PMI dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan. (JOHANSIRAIT)
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan perkembangan terbaru terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset.
POLITIK
DENPASAR Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan komitmennya untuk memperkuat regulasi dan perlindungan terhadap sopir transportasi konv
PEMERINTAHAN
BATAM Fandi Ramadhan, Anak Buah Kapal (ABK) asal Belawan, Medan, yang menjadi terdakwa dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu, membacakan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, memastikan industri otomotif nasional telah memiliki kapasitas untuk memprodu
EKONOMI
JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa pihaknya membuka kemungkinan untuk mengundang partai
POLITIK
MANDAILING NATAL Menyambut bulan suci Ramadhan 1447 H, Warung Kopi Madina menggelar acara syukuran sekaligus buka puasa bersama masyarak
NASIONAL
DENPASAR Pemerintah Provinsi Bali menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait penambahan 3.000 hingga 10.000 unit ta
PEMERINTAHAN
BATUBARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerint
PEMERINTAHAN
DENPASAR Dugaan tindak pidana penipuan melalui media elektronik terkait event lari bertajuk Multikultural Run resmi dilaporkan ke Polda
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNG BALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri acara pemberian santunan anak Yatim sekaligus peresmian The Yat
PENDIDIKAN