JAKARTA- Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) kembali menyoroti peningkatan penerapan hukuman mati di Indonesia, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Dalam laporan yang dirilis pada Jumat (6/12/2024) berjudul “Catatan Hari HAM KontraS 2024: Rezim Berganti, HAM Masih Disisihkan”, Kontras mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia terus berkomitmen pada perlindungan HAM, penerapan hukuman mati tetap masif.
Wakil Koordinator Kontras, Andi Muhammad Rezaldy, menyatakan bahwa sepanjang periode Desember 2023 hingga November 2024, setidaknya terdapat 29 vonis pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan Indonesia. Vonis tersebut melibatkan 49 narapidana berstatus warga negara Indonesia (WNI) dan 8 warga negara asing (WNA).
“Hasil pemantauan kami menunjukkan 29 vonis pidana mati pada periode Desember 2023 hingga November 2024. Sebagian besar dari mereka dihukum mati karena terlibat dalam kasus narkotika dan pembunuhan, dengan masing-masing kasus mencapai 16 dan 13 orang,” jelas Andi dalam peluncuran laporan tersebut.Selain itu, Kontras juga mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 530 terpidana mati yang kini mendekam di 67 lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Kontras menyatakan bahwa penerapan hukuman mati merupakan bentuk pelanggaran hak untuk hidup, yang seharusnya menjadi hak dasar setiap individu.
Baca Juga:
“Kami sangat menyayangkan masih adanya pasal mengenai hukuman mati dalam KUHP yang baru, karena kami percaya hukuman mati tidak memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Sebaliknya, kami mendesak pemerintah untuk mencari cara yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani masalah kejahatan,” tambah Andi.Kontras juga menyoroti adanya ketimpangan dalam penerapan hukuman mati, yang seringkali menargetkan kelompok-kelompok tertentu, seperti kasus narkotika yang menjadi penyumbang terbesar vonis mati.Laporan Kontras ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mempertimbangkan kembali penerapan hukuman mati, serta mendorong upaya lebih lanjut dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. (JOHANSIRAIT)
Baca Juga:
LANGKAT Kasus pembacokan yang menimpa seorang personel Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut oleh bandar narkoba di Dusun III, Desa Pekub
Hukum dan Kriminal
BINJAI Seorang ibu rumah tangga (IRT) menjadi korban pembegalan oleh tiga pria yang berboncengan menggunakan sepeda motor Vario hitam ta
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Umum (Ketum) Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, memberikan komentar terkait tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang
Nasional
BATU BARA Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas guru, khususnya dalam hal mengajar dan mendidik Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin
Pemerintahan
LOMBOK Meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, ajang balap motor paling bergengsi, Mot
Olahraga
PADANG SIDEMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan terus menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal) melalui Satpol
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Pertahanan Republik Indonesia (RI) Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono melakukan kunjungan ke Ci
Pemerintahan
MEDAN Sidang pembacaan tuntutan dengan terdakwa Doris Fenita Marpaung, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Kesehatan Kota Medan,
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan kemarahannya karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak
Nasional
JAKARTA Musisi sekaligus politisi Ahmad Dhani menyatakan siap memenuhi panggilan dari Bareskrim Polri maupun Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD
Entertainment
