JAKARTA- Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia terus berkomitmen dalam upaya rehabilitasi penyalahguna narkotika. Selain berfokus pada pemberantasan peredaran narkotika, BNN juga meningkatkan upaya pemulihan adiksi agar individu yang terjerat narkoba dapat kembali menjalani kehidupan yang sehat dan produktif.
Namun, perjalanan BNN dalam mencapai tujuan ini tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan aksesibilitas layanan rehabilitasi. Di samping itu, kualitas layanan dan sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam rehabilitasi juga menjadi isu yang perlu diperhatikan. Hal ini menjadi perhatian utama bagi BNN, mengingat perannya sebagai lembaga yang memimpin dalam program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Indonesia.
Sebagai tindak lanjut dari upaya tersebut, BNN melalui Deputi Bidang Rehabilitasi menggelar dialog interaktif bertajuk “Optimalisasi Peran Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat: Praktik, Tantangan, dan Solusi”. Acara ini diselenggarakan pada Rabu (4/12/2024) di Menara Peninsula Hotel, Slipi, Jakarta Barat. Dalam acara tersebut, Bina Ampera Bukit, Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah (PLRIP) BNN RI, mengungkapkan bahwa pada 2024, BNN telah menjalin kemitraan dengan 257 Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (LRKM).
Baca Juga:
“Dalam dua tahun terakhir, jumlah LRKM yang bermitra dengan BNN mengalami penurunan. Banyak lembaga yang tidak lagi operasional akibat menurunnya jumlah klien yang mengakses layanan dan tidak mendapat dukungan pembiayaan yang memadai dari pemerintah,” kata Bina dalam keterangan resminya.Namun, meskipun terdapat penurunan jumlah lembaga, BNN tetap berupaya meningkatkan kualitas layanan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, sebanyak 45 lembaga dari 257 lembaga yang bermitra dengan BNN telah memperoleh rekomendasi dari Standar Nasional Indonesia (SNI) 8807, sementara dua lembaga lainnya telah memperoleh SNI 8807:2022 oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) Sucofindo dan GIS.
Di samping itu, dialog interaktif yang dihadiri sekitar 90 peserta ini melibatkan berbagai instansi pemerintah dan masyarakat, termasuk BNN pusat dan daerah, BNN provinsi, BNN kabupaten/kota, asosiasi profesi, serta tim agen pemulihan berbasis komunitas. Dalam kesempatan tersebut, berbagai pihak membahas praktik, tantangan, serta solusi yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi penyalahguna narkotika, dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas dan cakupan layanan rehabilitasi di Indonesia.BNN RI menyadari bahwa rehabilitasi narkotika bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dari masyarakat. Dengan kerja sama yang kuat antara BNN, lembaga-lembaga rehabilitasi, serta masyarakat, diharapkan penyalahguna narkotika dapat memperoleh akses layanan rehabilitasi yang memadai, serta kembali berkontribusi positif bagi negara.
Baca Juga:
(JOHANSIRAIT)
MEDAN Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) melakukan percepatan sertifikasi ruas
Pemerintahan
TEL AVIV Ketegangan militer antara Israel dan Iran kian mengkhawatirkan. Di tengah hujan rudal balistik dari Iran, laporan terbaru mengung
Internasional
JAKARTA Ratusan massa dari berbagai wilayah di Indonesia yang tergabung dalam Free Palestine Network (FPN) menggelar aksi unjuk rasa di de
Internasional
MUARO JAMBI Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir, meresmikan secara langsung Ruang Pintar di Kantor Desa Mendalo Darat, Kecamatan
Ekonomi
AS Harga minyak global mengalami koreksi pada perdagangan Jumat sore, tetapi masih mencetak kenaikan mingguan ketiga berturutturut. Penuru
Ekonomi
JAMBI Melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa Kabupaten (Munaslubkab), Evi Syahrul, SP., M.Si resmi terpilih sebagai Ketua Ikatan Sport Sepe
Olahraga
JAKARTA Cecep Hidayat, saksi meringankan yang ditunjuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, mengungkap bahwa Hasto pernah menolak tawar
Politik
MEDAN Dalam upaya memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka.Kpr) Rutan Kelas I Medan, Harun A
Nasional
JAWA TIMUR Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dipastikan tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan K
Nasional
TAPSEL Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan diminta untuk lebih proaktif dalam menangani persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal
Pertanian Agribisnis
