DPRD, Retret, dan Tantangan Integritas
OlehDudih SutrismanDI tengah sorotan publik terhadap maraknya kasus korupsi di daerah, peran DPRD kembali jadi perhatian. Sebagai represent
OPINI
JAKARTA – Pemerintah resmi membuka kembali seleksi jabatan Direktur Jenderal Imigrasi dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Pengumuman ini memunculkan pertanyaan di kalangan publik terkait status proses seleksi sebelumnya, yang telah melahirkan tiga kandidat terbaik.
Baca Juga:Melalui laman resmi imigrasi.go.id, pendaftaran seleksi terbuka ini ditujukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, anggota Polri, serta pihak non-ASN yang memenuhi persyaratan.
Mekanisme seleksi terbuka sejatinya bagian dari penerapan sistem merit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang menekankan transparansi, kompetensi, dan profesionalisme.
Namun, pembukaan seleksi ulang menimbulkan pertanyaan publik.
Sebelumnya, tiga nama yang menonjol dari proses seleksi adalah Yuldi Yusman, Ibnu Ismoyo, dan Ahmad Purbaja, yang berhasil melewati rangkaian tahapan mulai dari administrasi, asesmen kompetensi, wawancara, hingga pemeriksaan rekam jejak.
Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto menekankan pentingnya penjelasan terbuka dari pemerintah.
Menurut Soleman, proses seleksi yang telah melalui berbagai tahapan panjang tidak seharusnya berakhir tanpa kejelasan.
"Masyarakat berhak mengetahui apakah hasil seleksi sebelumnya batal, ditunda, atau tetap menjadi pertimbangan pemerintah. Tanpa penjelasan, publik bisa mempertanyakan kepastian hukum proses tersebut," ujarnya, Kamis (5/3/2026).
Soleman juga menyoroti efektivitas penggunaan anggaran negara yang telah dialokasikan untuk proses seleksi sebelumnya.
Ia menilai Badan Kepegawaian Negara (BKN) seharusnya turut memberikan penjelasan terkait pembukaan seleksi ulang agar prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum tetap terjaga.
OlehDudih SutrismanDI tengah sorotan publik terhadap maraknya kasus korupsi di daerah, peran DPRD kembali jadi perhatian. Sebagai represent
OPINI
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang diwakili Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir secara resmi membuka kegiatan Banda Aceh Experience
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan resmi menutup Musabaqah Tilawatil Qur&039an Nasional (MTQN) ke57 tingkat kabupaten yang digelar di
PEMERINTAHAN
ASAHAN Sebanyak 247 calon jemaah haji Kabupaten Asahan mengikuti pemeriksaan kebugaran jasmani sebagai bagian dari persiapan keberangkat
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang meninjau langsung sarana dan prasarana RSUD Kotapinang pada Seni
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim kembali bertemu dengan para pedagang Pasar Bahagia dalam forum dialog yang digelar
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyerahkan secara simbolis Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi d
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan bahwa kericuhan yang terjadi usai pelantikan pengurus Keluarga Alumni Kesatuan Aksi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah resmi menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan UndangUndang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU P
NASIONAL
BALI Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Bali akan mengalami hujan dengan intensit
NASIONAL