
AS Setujui Tarif 0 Persen untuk Tembaga dari Indonesia, Pemerintah Dorong Komoditas Lain Menyusul
JAKARTA Kabar baik datang dari sektor perdagangan internasional. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Moda
Ekonomi
JAKARTA -Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian untuk mempersiapkan arus liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.
Presiden: Nataru Harus Aman dan Lancar Prabowo menginstruksikan agar seluruh kementerian dan lembaga memastikan keamanan, ketertiban, dan kelancaran perjalanan masyarakat selama periode Nataru.
“Saya yakin kita mampu menyelenggarakan semua persiapan dengan sebaik-baiknya. Kita yakinkan masyarakat bisa menghadapi tahun baru dengan aman, tertib, dan lancar. Ini juga momentum untuk meningkatkan perekonomian kita,” ujar Prabowo.
Baca Juga:
Tol Fungsional dan Perbaikan Infrastruktur Untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas, Kementerian PU akan menghentikan sementara pekerjaan preservasi jalan tol dan jalan nasional mulai 15 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Selain itu, sejumlah ruas tol fungsional sementara akan dibuka sepanjang 120,4 km.
Ruas Tol Fungsional yang Dibuka:
Baca Juga:Pulau Sumatera: Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji-Seulimeum) Tol Binjai-Langsa Seksi 3 (Tanjung Pura-Pangkalan Brandan) Tol Pekanbaru-Padang Seksi (Padang-Sicincin) Pulau Jawa: Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Seksi (Kutanegara-Sadang) Tol Solo-Yogyakarta Segmen Klaten-Prambanan Tol Probolinggo-Banyuwangi Tahap I (Probolinggo-Besuki)
Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, semua jalan tol dan jalan nasional akan dipastikan dalam kondisi mantap dan bebas lubang. Selain itu, 124 Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) atau rest area akan beroperasi untuk kenyamanan pengguna jalan.
Antisipasi Bencana dan Dukungan Posko Untuk mengantisipasi kondisi darurat, Kementerian PU menyiapkan 393 posko, 440 unit alat berat, dan 137 titik material penanganan bencana. Tim tanggap bencana juga akan bersiaga di 550 titik rawan longsor dan 298 titik rawan banjir.
“Kementerian PU telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Korlantas, BMKG, BNPB, BUJT, serta kementerian terkait lainnya untuk memastikan kelancaran arus Nataru,” ujar Dody.
Kolaborasi Lintas Kementerian Selain infrastruktur, koordinasi juga mencakup pengaturan lalu lintas, informasi cuaca, hingga penanganan bencana untuk menjamin perjalanan masyarakat tetap aman dan nyaman selama liburan.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap penyelenggaraan Nataru dapat berjalan lancar sekaligus mendukung aktivitas perekonomian masyarakat di berbagai wilayah.
(N/014)
JAKARTA Kabar baik datang dari sektor perdagangan internasional. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Moda
EkonomiPIDIE Seorang pria berinisial BH (43), warga Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar, diamankan oleh aparat Kepolisian Resor (Polres) Pidie sete
Hukum dan KriminalJAKARTA Suasana haru menyelimuti ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ketika terdakwa Adriana Angela Brigita tak kuasa menahan
Hukum dan KriminalPADANGSIDIMPUAN Fakultas Kesehatan Universitas Aufa Royhan menggelar kegiatan Orientasi Praktek Klinik Keperawatan Dasar bagi mahasiswa
PendidikanSURABAYA Meski bukan ekonom, regulator, atau pembuat kebijakan, kehadiran Raffi Ahmad dalam LPS Financial Festival 2025 di Dyandra Conve
EntertainmentJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sinyal kuat bahwa penanganan dua kasus dugaan tindak pidana korupsi, yakni terkait
Hukum dan KriminalJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan dua mantan petinggi PT Hutama Karya (HK), Bintang Perbowo (BP) dan M Rizal Sutj
Hukum dan KriminalMEDAN Lima orang pemuda yang didakwa sebagai kurir narkotika jenis ganja dengan total berat mencapai 46 kilogram, dituntut hukuman 18 ta
Hukum dan KriminalMEDAN Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut), H. Ihwan Ritonga, SE, MM, mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Sumut melalui Gubernur Bob
PemerintahanMEDAN Pengurus Provinsi Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Sumatera Utara masa bakti 20252029 resmi dilantik oleh Wakil Ketua Umum
Komunitas