Indonesia Tegaskan Kedaulatan Laut Natuna Utara Tetap Utuh, Kerja Sama Ekonomi dengan Tiongkok Dilanjutkan

Jakarta – Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kedaulatan nasional di wilayah Laut Natuna Utara tetap terjaga dan tidak ada perubahan terkait klaim tersebut. Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, Sugiono, menyampaikan hal itu setelah Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (2/12/2024). Menlu Sugiono menekankan bahwa kedaulatan Indonesia di wilayah tersebut tidak mengalami pergeseran, meskipun terdapat upaya kolaborasi dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di kawasan tersebut.”Kita tidak punya pergeseran standing apa pun terkait kedaulatan,” ujar Sugiono menegaskan, merespons berbagai spekulasi terkait pengaruh Tiongkok di wilayah Laut Natuna Utara.

Sugiono mengungkapkan bahwa Indonesia tetap berfokus pada kepentingan ekonomi, meskipun ada klaim teritorial yang saling tumpang tindih di kawasan Laut Natuna Utara. Menurutnya, Indonesia sedang menjajaki langkah-langkah kolaborasi dengan RRT yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara.Sugiono menyebutkan bahwa Indonesia dan Tiongkok sepakat untuk membentuk komite bersama yang bertugas untuk membahas rincian kerja sama ekonomi, termasuk penentuan lokasi geografis dan ketentuan hukum yang relevan di kedua negara. Langkah ini, menurut Menlu, bertujuan untuk mendukung kepentingan ekonomi kedua negara tanpa mengabaikan masalah kedaulatan masing-masing.

“Kerja sama ini akan dilakukan dan akan dibentuk suatu komite bersama untuk membahas detailnya, termasuk lokasi geografisnya, tempatnya di mana, dan masing-masing pihak juga tetap berpegang pada hukum yang relevan yang berlaku di masing-masing negara,” kata Sugiono.Menurut Menlu, kolaborasi ini tidak akan mengubah posisi Indonesia dalam hal kedaulatan atas wilayah Laut Natuna Utara yang telah menjadi bagian integral dari Republik Indonesia. Meskipun ada upaya ekonomi yang dijajaki, Indonesia tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum internasional dan menjaga kedaulatannya.

Indonesia terus berupaya untuk menjaga hubungan yang seimbang dengan negara-negara besar, termasuk RRT. Sugiono menambahkan bahwa kedua negara sepakat untuk mendalami potensi kerja sama dalam berbagai sektor yang saling menguntungkan. Salah satu sektor utama yang disoroti adalah kerja sama ekonomi, terutama yang berhubungan dengan sumber daya alam dan sektor energi.Kerja sama ini, menurut Sugiono, bertujuan untuk menciptakan keuntungan bagi kedua negara tanpa mengesampingkan hak-hak kedaulatan masing-masing. “Kami akan terus menjaga keseimbangan dalam hubungan ini,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat hubungan Indonesia dengan negara sahabat melalui lawatan luar negeri yang berfokus pada peningkatan kerja sama ekonomi.Hasan menambahkan bahwa dalam lawatannya, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperjuangkan kepentingan nasional, dengan berpartisipasi aktif dalam forum-forum kerja sama ekonomi global, seperti BRICS, OECD, dan CPTPP.

“Selain mendaftar, bergabung ke BRICS, kita juga sedang mendaftar dan bergabung dengan OECD. Kita juga berpartisipasi dalam CPTPP. Jadi itu yang disampaikan oleh Presiden, kita akan bergabung dengan klub mana pun yang kemudian nanti bisa memberikan keuntungan ekonomi bagi bangsa kita,” ucap Hasan Nasbi.Dengan terus berupaya memperkuat posisi Indonesia di kancah ekonomi global, serta menjalin kerja sama dengan berbagai negara besar, Indonesia berharap dapat menciptakan stabilitas dan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia tetap menjaga komitmen untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya di Laut Natuna Utara, yang menjadi bagian dari hak dan tanggung jawab negara.

(JOHANSIRAIT)