JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp505 miliar untuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada tahun 2025. Usulan ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (2/12/2024).
Zulhas mengungkapkan bahwa tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar kementerian yang baru dibentuk, seperti kantor, kursi, dan mobil dinas. Saat ini, Kemenko Pangan hanya memiliki pagu anggaran sekitar Rp44 miliar.
“Jadi saya di bawah Pak Cak Imin itu (dalam usulan tambahan anggaran). Kami butuh kurang lebih Rp505 miliar. Kantor baru, kursi belum ada, mobil, semua belum ada. Kantornya pun belum ada, jadi masih numpang. Januari mungkin baru selesai,” ujar Zulhas dalam rapat.
Baca Juga:
Zulhas merinci bahwa anggaran tambahan sebesar Rp505 miliar ini terdiri dari:
Rp269,9 miliar untuk kebutuhan dukungan manajemen. Rp230 miliar untuk koordinasi pelaksanaan kebijakan.Dana ini juga akan digunakan untuk mendukung operasional empat kedeputian di bawah kementerian tersebut, termasuk pengadaan sarana dan prasarana serta pengembangan sistem pengawasan anggaran berbasis dashboard.
Baca Juga:
“Kami akan siap dashboard untuk monitor anggaran di bidang kami. Dengan itu, pengawasan akan lebih transparan,” tambahnya.
Zulhas juga menjelaskan bahwa anggaran ketahanan pangan tahun 2025 telah mencapai Rp139,4 triliun. Dana tersebut tersebar di berbagai kementerian teknis yang terkait dengan pertanian, kelautan, kehutanan, lingkungan, hingga badan gizi dan badan pangan.
“Anggaran ini juga mencakup dana desa sebesar Rp16 triliun dan irigasi Rp12 triliun. Kami berharap semua program berjalan dengan baik, sehingga pada tahun depan kita tidak perlu impor beras maupun jagung,” ungkap Zulhas optimis.
Dalam kesempatan tersebut, Zulhas berharap Banggar DPR RI dapat menyetujui tambahan anggaran yang diajukan.
“Mohon Pak Ketua, para Ketua, jangan dipotong, Pak. Ini nasib kita di sini, Pak Menko. Kalau bisa tambah, syukur. Kalau tidak, ya, jangan dipotong,” pintanya.
Dengan tambahan anggaran tersebut, Zulhas menargetkan agar sektor pangan nasional mampu berdaulat, sekaligus mendukung prioritas pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
(n/014)
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, menyatakan keprihatinannya atas maraknya praktik perambahan hutan lindung di
Pemerintahan
BATU BARA Warga Kecamatan Tanjung Tiram dan Talawi, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, mengeluhkan gangguan listrik yang sudah berlangsun
Ekonomi
JAKARTA TIMUR Petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Timur mengevakuasi jenazah seora
Peristiwa
MEDAN Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 18 dari tiap desa di Kota Padangsidimpuan kembali d
Hukum dan Kriminal
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) berhasil mengungkap praktik pengoplosa
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah proyek fiktif di Divisi Engineering Pro
Nasional
JAKARTA Setelah pengakuan emosional Farel Prayoga tentang ibu kandungnya yang selama 14 tahun tak pernah bersamanya, kini giliran ibu tiri
Entertainment
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa lebih dari 200 pemerintah daerah (pemda) telah mengajukan permo
Pemerintahan
MALANG Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Malang
Pemerintahan
MEDAN Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk memberikan jaminan kemudahan berinves
Pemerintahan