BEM Kristiani Tolak Usulan Polri di Bawah Kemendagri: Ancaman bagi Reformasi dan Demokrasi

Jakarta – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kristiani Seluruh Indonesia menyatakan penolakan keras terhadap usulan menempatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), seperti yang disampaikan oleh politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus. BEM Kristiani menilai langkah tersebut bertentangan dengan prinsip reformasi dan mengancam independensi Polri sebagai institusi penegak hukum.

“Polri adalah institusi penegak hukum yang bertugas menjaga ketertiban umum dan menegakkan hukum tanpa intervensi politik. Jika Polri berada di bawah kendali Kemendagri, hal ini berpotensi mengancam netralitas, profesionalisme, dan independensi Polri, terutama dalam menghadapi tantangan demokrasi seperti pemilu,” ujar Koordinator Pusat BEM Kristiani, Charles Gilbert, Minggu (1/12/2024).

Charles menegaskan, reformasi Polri yang diperjuangkan sejak era Reformasi 1998 bertujuan memisahkan Polri dari pengaruh politik praktis. Menempatkan Polri di bawah kementerian, lanjutnya, merupakan langkah mundur yang mengkhianati semangat reformasi.

Ia juga mengingatkan risiko konflik kepentingan yang dapat terjadi jika Polri tidak lagi independen. “Struktur yang independen adalah jaminan bagi Polri untuk menjalankan tugasnya secara profesional tanpa tekanan dari kekuasaan politik tertentu,” tegasnya.

Menurut Charles, usulan tersebut berpotensi membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak tertentu, yang dapat berdampak buruk pada perlindungan hak-hak sipil dan demokrasi.

“Kami mendesak pemerintah dan DPR RI untuk tidak melanjutkan pembahasan terkait usulan ini. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kritis dan menjaga independensi Polri sebagai institusi yang melindungi rakyat, bukan menjadi alat kekuasaan,” imbuh Charles.

Charles turut memuji kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam menjaga profesionalisme Polri melalui Program Presisi. Menurutnya, program ini telah menjadi paradigma baru dalam meningkatkan pelayanan publik, mempercepat modernisasi, dan menjaga transparansi di tubuh Polri.

“Kepemimpinan Jenderal Sigit mencerminkan semangat melayani dan melindungi masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan transparansi,” kata Charles.

Ia juga mengapresiasi pendekatan humanis yang diterapkan dalam penegakan hukum selama kepemimpinan Sigit. Kebijakan yang mengedepankan dialog dan mediasi, lanjut Charles, menunjukkan komitmen Polri dalam menghormati hak asasi manusia.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengusulkan agar Polri berada di bawah kendali Kemendagri atau Panglima TNI. Deddy beralasan, langkah ini dapat mengurangi potensi intervensi politik dalam ajang pemilu dan fokus Polri akan lebih diarahkan pada pengamanan masyarakat.

Namun, usulan ini mendapat kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk BEM Kristiani. Mereka menilai pemisahan Polri dari kementerian dan militer pascareformasi telah memberikan ruang bagi Polri untuk berfungsi secara mandiri dan profesional.

“Jika Polri dikembalikan di bawah kementerian, tugasnya akan menjadi terbatas pada aspek administratif dan berpotensi kehilangan fungsi strategis dalam menjaga stabilitas demokrasi,” kata Charles.

Charles menegaskan, menjaga netralitas dan independensi Polri sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan demokrasi di Indonesia. Ia berharap pemerintah tetap berkomitmen pada prinsip reformasi demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

(JOHANSIRAIT)