Hak Anak Yatim Jadi Fokus! BMA dan UNICEF Gelar Workshop Perwalian di Banda Aceh

BANDA ACEH – Baitul Mal Aceh (BMA) bekerja sama dengan UNICEF menyelenggarakan Workshop Peran dan Tugas Pelaku Pelaksanaan Pengawasan Perwalian di Hotel Ayani, Banda Aceh, Selasa (16/9/2025).

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari upaya pendampingan teknis UNICEF terhadap BMA dalam penguatan tata kelola pengawasan perwalian, khususnya bagi anak yatim di Aceh.

Ketua Badan BMA, Mohammad Haikal ST MIFP, dalam sambutannya menyampaikan bahwa workshop ini menjadi forum penting untuk mencari dan mengembangkan model pengawasan perwalian yang efektif dan dapat diimplementasikan di tingkat desa.

Baca Juga:

• Dosen STIKes Muhammadiyah Aceh Gelar FGD: Kembangkan Crab Bank Berbasis IoT untuk Ketahanan Ekologi di Ulee Lheu

"Baitul Mal bukan hanya mengelola zakat, infak, dan wakaf, tetapi juga mengemban tugas strategis dalam pengawasan perwalian. Karena itu, kita memerlukan model pengawasan yang terintegrasi dan berbasis masyarakat," tegas Haikal.

Ia juga menyampaikan bahwa revisi Qanun Baitul Mal yang tengah digodok oleh Pemerintah Aceh menjadi momentum penting untuk memasukkan ketentuan lebih detail terkait pengawasan perwalian.

Hasil workshop ini diharapkan menjadi masukan substansial dalam penyempurnaan regulasi tersebut.

"Kita sedang merumuskan kebijakan yang dapat diterapkan secara konkret dan operasional hingga tingkat desa, agar pengawasan perwalian dapat berjalan secara menyeluruh dan menyentuh aspek struktural maupun sosial," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kantor UNICEF Perwakilan Aceh, Andi Yoga Tama, mengapresiasi inisiatif BMA dan menyebut kegiatan ini sebagai bentuk komitmen serius dalam perlindungan hak-hak anak yatim.

"Workshop ini langkah strategis. Kami berharap lahir sebuah peraturan gubernur yang aplikatif, yang mampu memperkuat perlindungan anak yatim melalui pengawasan perwalian yang sesuai dengan kearifan lokal dan syariat Islam," ujarnya.

Workshop ini menghadirkan tiga narasumber utama, yakni:

- Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Dr H Zulkifli Yus, MH

- Kepala Dinas Sosial Aceh, Dr Muslem Yacob, SAg, MPd

- Anggota Badan BMA, Muhammad Ikhsan

Ketiganya memaparkan peran dan tanggung jawab institusi masing-masing dalam kerangka pengawasan perwalian anak.

Diskusi berlangsung interaktif dan mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penyusunan kebijakan perlindungan anak berbasis syariah.

Workshop yang diikuti 30 peserta dari unsur Mahkamah Syar'iyah, Dinas Sosial, BMA, Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK), Baitul Mal Gampong (BMG), keuchik, serta tuha peut ini ditutup dengan penyusunan rekomendasi bersama.

Rekomendasi tersebut akan menjadi bahan masukan utama dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Pengawasan Perwalian, sebagai pedoman resmi bagi semua pihak dari tingkat provinsi hingga gampong dalam menjalankan fungsi masing-masing.

"Kami berharap Ranpergub ini bisa menjadi acuan yang kuat untuk memastikan tidak ada hak-hak anak yatim yang terabaikan di Aceh," pungkas Haikal.*

Dosen STIKes Muhammadiyah Aceh Gelar FGD: Kembangkan Crab Bank Berbasis IoT untuk Ketahanan Ekologi di Ulee Lheu

Kapolsek Kuta Selatan Tekankan Antisipasi Bencana dan Peningkatan Patroli Saat Apel Jam Pimpinan

Tiga Senjata Api Diserahkan Sukarela oleh Warga, Pangdam IM: Bukti Kepercayaan Rakyat kepada TNI

Kapolda Aceh Ajak Pengusaha Warkop Jaga Kamtibmas dan Sediakan Fasilitas Salat

Silaturahmi dengan Wali Nanggroe, Pangdam IM: Kami Siap Dukung Pembangunan Aceh dengan Damai

Pangdam IM Apresiasi Pemusnahan 2 Hektare Ladang Ganja di Aceh Besar, BNN Tegaskan Komitmen Perangi Narkoba