Baru 16 Persen Cair dari Rp135 M, Satgas PRR Kebut Pemulihan Lima Puluh Kota Sebelum Tahun Ini Habis
LIMA PULUH KOTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan 40 kegiatan
NASIONAL
BATU BARA - Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menegaskan bahwa data ekonomi yang akurat merupakan fondasi penting dalam merumuskan kebijakan dan pembangunan daerah yang tepat sasaran, sekaligus mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap.
Hal tersebut disampaikannya pada saat mencanangkan pelaksanaan sekaligus melepas petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026 Kabupaten Batu Bara di Lapangan Bola Blok 8, Kecamatan Lima Puluh, Senin (15/06/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam mendukung penyediaan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.Baca Juga:
Turut hadir Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batu Bara Laila Syafrita Siregar, SST., M.M., Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, perwakilan Kapolres Batu Bara, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
Dalam arahannya, Bupati Batu Bara menegaskan kepada seluruh petugas sensus agar mengedepankan etika, kesopanan, dan keramahan saat melakukan pendataan di tengah masyarakat.
Menurutnya, pendekatan yang baik akan mendorong masyarakat memberikan informasi yang benar dan akurat.
"Petugas harus mengedepankan etika dan tata krama yang baik saat mendatangi masyarakat untuk melakukan pendataan. Dengan demikian, masyarakat akan lebih terbuka dalam memberikan data yang akurat mengenai usaha dan aktivitas ekonomi yang dijalankan," ujar Bupati Baharuddin.
Sebanyak 371 petugas Sensus Ekonomi 2026 akan melaksanakan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Batu Bara yang tersebar di 12 kecamatan dengan masa tugas sekitar dua setengah bulan.
Bupati Baharuddin menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah.
Data yang diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali ini akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang tepat sasaran.
"Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat dan menjadi dasar dalam merencanakan pembangunan di masa mendatang. Karena dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali, hasil sensus ini akan menjadi pijakan yang kuat bagi pemerintah untuk berkolaborasi dan menyusun kebijakan pembangunan yang lebih baik," ungkapnya.
Lebih lanjut, Bupati Baharuddin menjelaskan bahwa kehadiran petugas sensus di tengah masyarakat merupakan bagian dari tugas negara dalam menghimpun data yang nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
LIMA PULUH KOTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan 40 kegiatan
NASIONAL
LANGKAT Ketua Pemuda Muslimin Sumatera Utara (PMS) Kabupaten Langkat sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Langkat, Edi Bahagia Sinuraya, S.IP,
POLITIK
CHONBURI Pelatih Timnas Indonesia John Herdman tampak tidak terlalu puas meski skuad Garuda berhasil menang 30 atas Timor Leste pada laga
OLAHRAGA
JAKARTA Komisi III DPR RI dipastikan masih menyusun dan melakukan harmonisasi terhadap Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset. Bahk
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pihaknya masih menunggu instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pe
EKONOMI
JAKARTA Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengembangkan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur rel Direktorat Jenderal P
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Batu Bara melalui Bidang Perlindungan Anak
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Binjai membuka secara transparan tata kelol
PEMERINTAHAN
BATU BARA Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Batu Bara kembali menjadi perhatian masyarakat. Kali ini, sorotan muncul menyusu
PEMERINTAHAN