Peran Dadan Hindayana Terkuak di Skema Jual Titik SPPG MBG, Uang Mengalir ke Atas
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran pihak swasta, Glory Harimas Sihombing (GHS), dalam kasus dugaan korupsi tata kelola
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA - Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menegaskan bahwa data ekonomi yang akurat merupakan fondasi penting dalam merumuskan kebijakan dan pembangunan daerah yang tepat sasaran, sekaligus mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap.
Hal tersebut disampaikannya pada saat mencanangkan pelaksanaan sekaligus melepas petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026 Kabupaten Batu Bara di Lapangan Bola Blok 8, Kecamatan Lima Puluh, Senin (15/06/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam mendukung penyediaan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.Baca Juga:
Turut hadir Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batu Bara Laila Syafrita Siregar, SST., M.M., Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, perwakilan Kapolres Batu Bara, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
Dalam arahannya, Bupati Batu Bara menegaskan kepada seluruh petugas sensus agar mengedepankan etika, kesopanan, dan keramahan saat melakukan pendataan di tengah masyarakat.
Menurutnya, pendekatan yang baik akan mendorong masyarakat memberikan informasi yang benar dan akurat.
"Petugas harus mengedepankan etika dan tata krama yang baik saat mendatangi masyarakat untuk melakukan pendataan. Dengan demikian, masyarakat akan lebih terbuka dalam memberikan data yang akurat mengenai usaha dan aktivitas ekonomi yang dijalankan," ujar Bupati Baharuddin.
Sebanyak 371 petugas Sensus Ekonomi 2026 akan melaksanakan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Batu Bara yang tersebar di 12 kecamatan dengan masa tugas sekitar dua setengah bulan.
Bupati Baharuddin menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah.
Data yang diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali ini akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang tepat sasaran.
"Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat dan menjadi dasar dalam merencanakan pembangunan di masa mendatang. Karena dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali, hasil sensus ini akan menjadi pijakan yang kuat bagi pemerintah untuk berkolaborasi dan menyusun kebijakan pembangunan yang lebih baik," ungkapnya.
Lebih lanjut, Bupati Baharuddin menjelaskan bahwa kehadiran petugas sensus di tengah masyarakat merupakan bagian dari tugas negara dalam menghimpun data yang nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran pihak swasta, Glory Harimas Sihombing (GHS), dalam kasus dugaan korupsi tata kelola
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi G
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan jajaran direksi dan komisaris lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara
EKONOMI
SINGKIL Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke80 tahun 2026, Polres Aceh Singkil melaksanakan kegiatan anjangsana kepada para pu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyiapkan sejumlah kantong parkir atau parkir satelit di sekitar Stadion Teladan guna mengantisipasi lonjak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih diwajibkan mengikuti pelatihan dasar militer s
PEMERINTAHAN
JAKARTA Relawan Garda Prabowo melaporkan mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, ke B
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti
EKONOMI
JAKARTA Pemeriksaan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya oleh penyidik Kejaksaan Agung mengungkap perkembangan bar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kabupaten Karo berencana menghapus retribusi masuk ke kawasan pemandian air panas Sidebukdebuk setelah mendapat masuka
PEMERINTAHAN