Meski Turun, Inflasi Masih Mengintai! Ini Peringatan Mendagri
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah tetap waspada terhadap potensi tekanan inflasi, meskipun
EKONOMI
JAKARTA -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan klarifikasi terkait wacana penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM) bagi pengemudi ojek online (ojol). Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian dan belum ada keputusan final.
“Saya sudah bilang, ini masih di-exercise. Tunggu sampai selesai baru kita ungkap, yang jelas kami ingin semuanya adil,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).
Bahlil juga menyayangkan kesimpulan prematur yang berkembang di masyarakat. Ia menegaskan bahwa pihaknya terus menyusun kriteria penerima subsidi berdasarkan prinsip keadilan dan kebutuhan yang relevan.
Dalam diskusi sebelumnya di kediamannya, Rabu (27/11/2024), Bahlil memberi sinyal bahwa ojol tidak termasuk dalam kriteria penerima subsidi BBM. Alasannya, ojek online dianggap sebagai kendaraan yang digunakan untuk kegiatan usaha.
Sebagai alternatif, pemerintah berencana mengubah skema penyaluran subsidi BBM menjadi kombinasi blending, yakni dengan penyaluran langsung berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta subsidi barang. Bahlil menyebut subsidi barang akan diarahkan untuk kendaraan berpelat kuning, sedangkan ojol kemungkinan besar dikecualikan.
“Ojek itu, alhamdulillah, motornya dipakai untuk usaha. Masa yang seperti itu harus disubsidi?” ujar Bahlil.
Pernyataan Bahlil menuai reaksi keras dari pengemudi ojol. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk tantangan terhadap pengemudi ojol.
“Pernyataan ini blunder dan memicu gelombang protes besar-besaran dari pengemudi ojol,” kata Igun, Kamis (28/11/2024).
Ia mengingatkan bahwa sejak 2018, pihaknya telah meminta pemerintah untuk memberikan legalitas pada ojol sebagai angkutan umum berpelat kuning. Namun, upaya tersebut belum terealisasi hingga saat ini.
Igun menambahkan bahwa keberadaan subsidi sangat penting untuk meringankan beban operasional para pengemudi ojol yang menggantungkan hidupnya dari layanan ini. Jika subsidi dihapus, para pengemudi terancam menghadapi kenaikan biaya yang signifikan.
Para pengemudi ojol mengancam akan menggelar aksi besar-besaran jika pemerintah benar-benar mengesampingkan mereka dari penerima subsidi BBM.
“Kami mendesak pemerintah segera memberikan kejelasan. Jika ojol tidak masuk kriteria subsidi, maka kami siap turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi kami,” pungkas Igun.
Sementara itu, Kementerian ESDM terus melakukan konsolidasi untuk menentukan langkah kebijakan yang tepat, dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak. Bahlil mengimbau agar semua pihak bersabar hingga kajian selesai dan keputusan resmi diumumkan.
(N/014)
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah tetap waspada terhadap potensi tekanan inflasi, meskipun
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah menargetkan renovasi 400 ribu unit rumah rakyat sepanjang 2026. Program ini meningkat signifikan dibandingkan realisas
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menerima kunjungan Satuan Tugas Kartika Jala Krida 2026 yang terdiri dari tar
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Koperasi dan UKM tengah mengkaji skema pembiayaan mikro dengan bunga maksimal 6 persen melalui kolaborasi antara kop
EKONOMI
JAKARTA Rangkaian perayaan Tri Hari Suci di Gereja Katedral Jakarta berlangsung aman dan lancar. Ribuan umat mengikuti ibadah sejak Kami
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripur
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membuka kemungkinan impor minyak mentah dari berbagai negara, termasuk R
EKONOMI
JAKARTA Kuasa hukum Jusuf Kalla, Abdul Haji Talauho, menyatakan belum menerima nomor laporan polisi (LP) setelah mendatangi Badan Resers
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendesak aparat kepolisian memberantas praktik premanisme hingga ke akar. Ia menila
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung memeriksa sejumlah jaksa yang menangani perkara dugaan korupsi terkait Amsal Sitepu. Pemeriksaan dilakukan terha
HUKUM DAN KRIMINAL