Camat Sei Kepayang Barat Pantau Pembangunan RTLH di Desa Sei Jawi-Jawi, Tujuh Rumah Dapat Bantuan
ASAHAN Camat Sei Kepayang Barat, Rahmat Hidayat Dalimunthe, melakukan monitoring pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di De
PEMERINTAHAN
JAKARTA -Lembaga think tank asal Jerman, Urgewald, menyerukan kepada institusi keuangan untuk menghentikan pendanaan terhadap rencana ekspansi tambang batu bara metalurgi. Seruan ini didasari oleh data dari Metallurgical Coal Exit List (MCEL), yang mencatat ada 160 perusahaan yang sedang mengembangkan 252 proyek ekspansi tambang batu bara metalurgi di 18 negara, termasuk Indonesia.
Dalam laporan tersebut, tujuh perusahaan tambang Indonesia disebut berencana memperluas bisnis mereka melalui pengembangan batu bara metalurgi, bahan baku utama dalam industri baja. Namun, menurut Critical Raw Material Alliance, produksi batu bara metalurgi saat ini sudah 37 persen lebih tinggi dari permintaan global, sehingga ekspansi dinilai tidak diperlukan.
Direktur Urgewald, Heffa Schuecking, menyatakan bahwa MCEL memberikan gambaran jelas mengenai perusahaan yang berencana membuka tambang batu bara baru. Data ini, lanjutnya, dapat digunakan lembaga keuangan sebagai panduan untuk menghentikan pendanaan terhadap ekspansi tambang yang dinilai membahayakan lingkungan.
“Produksi baja kini memiliki peluang besar untuk beralih ke metode bebas batu bara. Hal ini memungkinkan industri baja mengurangi emisi karbon secara signifikan dan mendukung target Perjanjian Paris,” ujar Schuecking dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/1/2025).
Ia juga menambahkan bahwa tambang batu bara metalurgi yang baru hanya akan memperburuk krisis iklim global.
Menurut Agora Industry, secara teknis, industri baja dapat sepenuhnya meninggalkan ketergantungan pada batu bara pada tahun 2040. Saat ini, sektor besi dan baja menyumbang sekitar 11 persen dari total emisi karbon global.
Private Finance Campaigner dari Reclaim Finance, Cynthia Rocamora, menjelaskan bahwa teknologi dekarbonisasi untuk industri baja sudah tersedia dan dapat segera diterapkan.
“Institusi keuangan harus mendukung transisi menuju baja bebas batu bara, daripada terus membiayai proyek tambang batu bara metalurgi baru yang hanya akan memperburuk kerusakan lingkungan,” tegas Rocamora.
Hingga kini, Reclaim Finance mencatat hanya 183 dari 386 institusi keuangan besar di dunia yang telah mengadopsi kebijakan terkait batu bara termal. Namun, hanya 16 di antaranya yang memiliki kebijakan khusus terkait batu bara metalurgi. Salah satu contoh adalah Zurich, perusahaan asal Swiss, yang telah mengecualikan tambang batu bara metalurgi dari daftar pembiayaannya.
Dengan teknologi baru yang terus berkembang, transisi menuju industri baja yang ramah lingkungan dianggap sangat memungkinkan. Oleh karena itu, dukungan dari lembaga keuangan diharapkan dapat mempercepat proses tersebut dan mengurangi dampak buruk batu bara metalurgi terhadap perubahan iklim.(KMPS)
(N/014)
ASAHAN Camat Sei Kepayang Barat, Rahmat Hidayat Dalimunthe, melakukan monitoring pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di De
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang kembali turun langsung menemui masyarakat melalui program Jelaja
PEMERINTAHAN
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara resmi membuka Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Pask
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengungkapkan isi pembicaraan dalam pertemuan tertutup ant
EKONOMI
PEMALANG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA PT Pertamina Patra Niaga resmi menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang mulai berlaku pada Sabtu, 1 Agustus
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar masyarakat kembali menggunakan atap rumah berbahan alami seperti ijuk dan rumbia seba
NASIONAL
KUPANG Presiden ke7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mendapat sambutan antusias dari masyarakat saat menghadiri kegiatan Car Fre
POLITIK
JAKARTA Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) resmi membatalkan rencana penjualan saham Piala Dunia melalui proyek FIFA Forward Enterprise. K
OLAHRAGA
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkap adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
NASIONAL