Ombudsman RI Beri Penghargaan pada Pemda Sumut dengan Kualitas Pelayanan Publik Tertinggi

Medan– Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang meraih predikat kualitas tertinggi dan kualitas tinggi (zona hijau) dalam penilaian pelayanan publik Tahun 2024. Acara tersebut diadakan di Medan pada Senin (25/11) dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Anggota Ombudsman RI, Dadan S. Suharmawijaya, Pj. Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Arif Sudarto Trinugroho.

Penyerahan penghargaan ini merupakan bagian dari penilaian terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI pada periode Juni hingga September 2024. James Marihot Panggabean, Pjs Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Utara, menyampaikan apresiasi atas peningkatan kualitas pelayanan publik yang terlihat dari berkurangnya jumlah Pemerintah Daerah yang berada di zona kuning dan merah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Pada tahun 2023, terdapat enam daerah yang berada di zona kuning. Namun, pada 2024, hanya dua daerah yang masih berada di zona kuning, yakni Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Nias Barat,” ujar James. “Pemerintah Kota Medan dan Kota Sibolga mengalami peningkatan signifikan, dari zona kuning menjadi zona hijau, yang menunjukkan bahwa upaya perbaikan pelayanan publik mereka berhasil,” tambahnya.

Baca Juga:

• Menteri PKP Minta Warga Aktif Laporkan Pengembang Nakal: "Kami Siap Tindaklanjuti"
• Anggota DPR Kritik Penangkapan Pengakal Sistem Judol: Seharusnya Bandar yang Disikat!

Dalam penilaian Ombudsman RI, terdapat lima kategori pelayanan publik, yaitu zona merah (kualitas terendah), zona kuning (kualitas sedang), zona hijau (kualitas tinggi), dan zona hijau (kualitas tertinggi). Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil menempati peringkat 12 dari 34 provinsi di Indonesia dalam hal kualitas pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai berhasil meraih peringkat pertama, mengulang prestasi yang sama pada tahun 2023. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Langkat naik ke peringkat kedua, menggeser Pemerintah Kabupaten Simalung, yang sebelumnya menempati posisi tersebut. Peringkat ketiga diraih oleh Pemerintah Kabupaten Dairi, yang menggeser Kabupaten Batu Bara.

Baca Juga:

• Gubernur Khofifah Imbau Warga Tidak Kibarkan Bendera One Piece di Bulan Kemerdekaan
• Ikang Fawzi Bebaskan Siapa Saja Nyanyikan Lagunya: "Aku Gak Punya Hak Buat Malak"

James Panggabean menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap upaya perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Sumatera Utara dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia juga berharap prestasi ini dapat menjadi motivasi bagi daerah lain untuk terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Perbaikan pelayanan publik adalah langkah penting dalam membangun negara yang lebih baik. Semoga upaya ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup James.

(johansirait)

Menteri PKP Minta Warga Aktif Laporkan Pengembang Nakal: "Kami Siap Tindaklanjuti"

Anggota DPR Kritik Penangkapan Pengakal Sistem Judol: Seharusnya Bandar yang Disikat!

Gubernur Khofifah Imbau Warga Tidak Kibarkan Bendera One Piece di Bulan Kemerdekaan

Ikang Fawzi Bebaskan Siapa Saja Nyanyikan Lagunya: "Aku Gak Punya Hak Buat Malak"

Soroti Evakuasi Warga Gaza ke Pulau Galang, DPR: Jangan Sampai Niat Baik Ganggu Sistem Domestik Kita

Partai NasDem Targetkan Tiga Besar di Pemilu 2029, Ketua DPP: Kemenangan Harus Berpihak pada Rakyat