Harga Elpiji 12 Kg Naik, Bahlil: Hanya untuk Masyarakat Mampu
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi kenaikan harga elpiji tabung 12 kilogram (kg) di sejum
EKONOMI
Medan– Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang meraih predikat kualitas tertinggi dan kualitas tinggi (zona hijau) dalam penilaian pelayanan publik Tahun 2024. Acara tersebut diadakan di Medan pada Senin (25/11) dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Anggota Ombudsman RI, Dadan S. Suharmawijaya, Pj. Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Arif Sudarto Trinugroho.
Penyerahan penghargaan ini merupakan bagian dari penilaian terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI pada periode Juni hingga September 2024. James Marihot Panggabean, Pjs Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Utara, menyampaikan apresiasi atas peningkatan kualitas pelayanan publik yang terlihat dari berkurangnya jumlah Pemerintah Daerah yang berada di zona kuning dan merah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
“Pada tahun 2023, terdapat enam daerah yang berada di zona kuning. Namun, pada 2024, hanya dua daerah yang masih berada di zona kuning, yakni Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Nias Barat,” ujar James. “Pemerintah Kota Medan dan Kota Sibolga mengalami peningkatan signifikan, dari zona kuning menjadi zona hijau, yang menunjukkan bahwa upaya perbaikan pelayanan publik mereka berhasil,” tambahnya.
Dalam penilaian Ombudsman RI, terdapat lima kategori pelayanan publik, yaitu zona merah (kualitas terendah), zona kuning (kualitas sedang), zona hijau (kualitas tinggi), dan zona hijau (kualitas tertinggi). Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil menempati peringkat 12 dari 34 provinsi di Indonesia dalam hal kualitas pelayanan publik.
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai berhasil meraih peringkat pertama, mengulang prestasi yang sama pada tahun 2023. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Langkat naik ke peringkat kedua, menggeser Pemerintah Kabupaten Simalung, yang sebelumnya menempati posisi tersebut. Peringkat ketiga diraih oleh Pemerintah Kabupaten Dairi, yang menggeser Kabupaten Batu Bara.
James Panggabean menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap upaya perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Sumatera Utara dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia juga berharap prestasi ini dapat menjadi motivasi bagi daerah lain untuk terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Perbaikan pelayanan publik adalah langkah penting dalam membangun negara yang lebih baik. Semoga upaya ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup James.
(johansirait)
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi kenaikan harga elpiji tabung 12 kilogram (kg) di sejum
EKONOMI
JAKARTA Pengamat hukum tata negara, Feri Amsari, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya mengenai program swasembada pangan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) di
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI TENGAH Yan Munzir Hutagalung dicopot dari jabatannya sebagai Pelaksana Harian (Plh) Camat Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tap
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan mayoritas guru di Indonesia menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG
NASIONAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo melontarkan candaan soal penampilannya hingga isu stunting saat menghadiri peluncuran
NASIONAL
JAKARTA Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyatakan berencana melaporkan ahli digital forensik Rismon Sianipar ata
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kota Binjai menyerahkan bantuan berupa alat musik marhaban dan gamis kepada ibuibu per
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya menampilkan foto lawas Presiden ke7 RI Joko Widodo saat masih menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Univer
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyoroti tiga persoalan utama yang dinilai mendesak untuk segera dibenahi oleh jajaranny
PEMERINTAHAN