Ombudsman RI Beri Penghargaan pada Pemda Sumut dengan Kualitas Pelayanan Publik Tertinggi

Medan– Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang meraih predikat kualitas tertinggi dan kualitas tinggi (zona hijau) dalam penilaian pelayanan publik Tahun 2024. Acara tersebut diadakan di Medan pada Senin (25/11) dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Anggota Ombudsman RI, Dadan S. Suharmawijaya, Pj. Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Arif Sudarto Trinugroho.

Penyerahan penghargaan ini merupakan bagian dari penilaian terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI pada periode Juni hingga September 2024. James Marihot Panggabean, Pjs Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Utara, menyampaikan apresiasi atas peningkatan kualitas pelayanan publik yang terlihat dari berkurangnya jumlah Pemerintah Daerah yang berada di zona kuning dan merah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Pada tahun 2023, terdapat enam daerah yang berada di zona kuning. Namun, pada 2024, hanya dua daerah yang masih berada di zona kuning, yakni Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Nias Barat,” ujar James. “Pemerintah Kota Medan dan Kota Sibolga mengalami peningkatan signifikan, dari zona kuning menjadi zona hijau, yang menunjukkan bahwa upaya perbaikan pelayanan publik mereka berhasil,” tambahnya.

Baca Juga:

• KPK Panggil Deputi Gubernur BI dan Anggota DPR Terkait Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia
• ASN Kini Bisa Kerja Dari Mana Saja, Bobby Nasution: Kita Pelajari Dulu Aturannya

Dalam penilaian Ombudsman RI, terdapat lima kategori pelayanan publik, yaitu zona merah (kualitas terendah), zona kuning (kualitas sedang), zona hijau (kualitas tinggi), dan zona hijau (kualitas tertinggi). Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil menempati peringkat 12 dari 34 provinsi di Indonesia dalam hal kualitas pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai berhasil meraih peringkat pertama, mengulang prestasi yang sama pada tahun 2023. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Langkat naik ke peringkat kedua, menggeser Pemerintah Kabupaten Simalung, yang sebelumnya menempati posisi tersebut. Peringkat ketiga diraih oleh Pemerintah Kabupaten Dairi, yang menggeser Kabupaten Batu Bara.

Baca Juga:

• Aceh Tanpa Rokok, Mungkinkah?
• Pemkab Batu Bara Bahas PBJT Listrik bersama PLN dan Forkopimda, Dorong Transparansi dan Kepastian Pajak

James Panggabean menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap upaya perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Sumatera Utara dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia juga berharap prestasi ini dapat menjadi motivasi bagi daerah lain untuk terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Perbaikan pelayanan publik adalah langkah penting dalam membangun negara yang lebih baik. Semoga upaya ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup James.

(johansirait)

KPK Panggil Deputi Gubernur BI dan Anggota DPR Terkait Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia

ASN Kini Bisa Kerja Dari Mana Saja, Bobby Nasution: Kita Pelajari Dulu Aturannya

Aceh Tanpa Rokok, Mungkinkah?

Pemkab Batu Bara Bahas PBJT Listrik bersama PLN dan Forkopimda, Dorong Transparansi dan Kepastian Pajak

Wabup Madina Hadiri Pertemuan DEN dan Delegasi Belanda Bahas Pengembangan Hortikultura di Humbahas

Sertijab Ketua DWP Madina Berlangsung Khidmat, Ny. Yupri Astuti: Jaga Solidaritas dan Keteladanan