Dharma Santi Nasional 2026, Presiden Prabowo Ajak Umat Hindu Saling Memaafkan
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
JAKARTA – Pengamat hukum tata negara, Feri Amsari, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya mengenai program swasembada pangan.
Laporan tersebut diajukan oleh kelompok petani yang tergabung dalam Tani Merdeka Indonesia pada Jumat, 17 April 2026.
Para pelapor menilai pernyataan Feri yang menyebut swasembada pangan sebagai kebohongan telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya kalangan petani.Baca Juga:
Kuasa hukum pelapor, Minta Itho Simamora, mengatakan pernyataan tersebut dianggap tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Ia merujuk pada data pemerintah yang menunjukkan adanya surplus beras nasional.
"Pernyataan bahwa swasembada pangan itu bohong memicu keresahan masyarakat," ujar Itho usai membuat laporan di Mapolda Metro Jaya.
Menurut dia, klaim Feri juga dinilai berpotensi melemahkan semangat petani yang selama ini berupaya meningkatkan produksi pangan nasional.
Para pelapor memilih menempuh jalur hukum untuk mengklarifikasi pernyataan tersebut.
Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan adanya laporan terhadap Feri.
Laporan tersebut telah teregister dengan nomor LP/B/2692/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.
"Laporan sudah kami terima. Pada prinsipnya, kami menampung setiap laporan masyarakat," kata Budi.
Ia menambahkan, terdapat dua laporan berbeda yang ditujukan kepada Feri dalam kurun waktu berdekatan.
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
OlehAbrilloga S.H, M.H.Tulisan opini yang disampaikan oleh Edi Irawan, ST, yang menyerang Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitu
OPINI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami asalusul dana yang disetorkan oleh 16 kepala organisasi perangkat daerah (OP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan lima poin perbaikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) guna meminimalk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi kenaikan harga elpiji tabung 12 kilogram (kg) di sejum
EKONOMI
JAKARTA Pengamat hukum tata negara, Feri Amsari, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya mengenai program swasembada pangan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) di
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI TENGAH Yan Munzir Hutagalung dicopot dari jabatannya sebagai Pelaksana Harian (Plh) Camat Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tap
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan mayoritas guru di Indonesia menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG
NASIONAL