JAKARTA – Pengamat hukum tata negara, Feri Amsari, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya mengenai program swasembada pangan.
Laporan tersebut diajukan oleh kelompok petani yang tergabung dalam Tani Merdeka Indonesia pada Jumat, 17 April 2026.
Para pelapor menilai pernyataan Feri yang menyebut swasembada pangan sebagai kebohongan telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya kalangan petani.Baca Juga:
Kuasa hukum pelapor, Minta Itho Simamora, mengatakan pernyataan tersebut dianggap tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Ia merujuk pada data pemerintah yang menunjukkan adanya surplus beras nasional.
"Pernyataan bahwa swasembada pangan itu bohong memicu keresahan masyarakat," ujar Itho usai membuat laporan di Mapolda Metro Jaya.
Menurut dia, klaim Feri juga dinilai berpotensi melemahkan semangat petani yang selama ini berupaya meningkatkan produksi pangan nasional.
Para pelapor memilih menempuh jalur hukum untuk mengklarifikasi pernyataan tersebut.
Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan adanya laporan terhadap Feri.
Laporan tersebut telah teregister dengan nomor LP/B/2692/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.
"Laporan sudah kami terima. Pada prinsipnya, kami menampung setiap laporan masyarakat," kata Budi.
Ia menambahkan, terdapat dua laporan berbeda yang ditujukan kepada Feri dalam kurun waktu berdekatan.
Selain laporan dari kelompok petani, sebelumnya seorang warga berinisial RMN juga melaporkan Feri pada Kamis, 16 April 2026.
Kedua laporan tersebut mengacu pada dugaan penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 246 KUHP baru.
Pelapor turut menyerahkan barang bukti berupa dokumen digital yang disimpan dalam flashdisk serta analisis data terkait pernyataan yang dipersoalkan.
Kasus ini menambah daftar polemik publik terkait perdebatan data dan klaim swasembada pangan di Indonesia, yang belakangan kembali mencuat di ruang publik.*
(km/ad)
SIMALUNGUN Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Simalungun mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) TP PK
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun menegaskan komitmennya mendukung percepatan eliminasi tuberkulosis (TB) setelah menerima kunj
KESEHATAN
NIAS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memastikan peningkatan pelayanan kesehatan di wilayah Kepulauan Nias akan dilaku
KESEHATAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kerja sama untuk me
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama para ulama menemui Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat di Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026. Pertemuan tersebut
PEMERINTAHAN
JAKARTA Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam BEM Kristiani Seluruh Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Kantor Keja
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) memaparkan lima persoalan yang dinilai menjadi perhatian utama Pemerintah Aceh saat memi
PEMERINTAHAN
MEDAN Komando Daerah Militer (Kodam) I/Bukit Barisan menyatakan hasil investigasi internal menyimpulkan bahwa meninggalnya Genial Gavens
PERISTIWA
MEDAN Ahli hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Mahmud Mulyadi, menegaskan bahwa sengketa yang masih berada dal
HUKUM DAN KRIMINAL
BLANGKEJEREN Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Gayo Lues, Aceh, dr. H. Nevirizal M.Kes., M.H., resmi mengundurkan diri d
NASIONAL
