JAKARTA – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Widodo, resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI). SK yang tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum Nomor AHU-0000071.AHM01.08 Tahun 2025 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia ini diserahkan pada Jumat (24/1/2025) di Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan.
Acara penyerahan SK dihadiri oleh pengurus INI dari 34 provinsi di Indonesia. Dalam sambutannya, Widodo mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai notaris. Dia juga menekankan perlunya membangun komitmen bersama untuk memastikan kewenangan organisasi INI sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta memperhatikan penegakan kode etik dan pengawasan terhadap notaris.
“Saya meminta semua jajaran kepengurusan INI untuk berkomitmen menjaga marwah jabatan notaris dan menjadikan INI sebagai wadah tunggal notaris di Indonesia yang memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga profesi ini,” ujar Widodo. Widodo juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap notaris.
Baca Juga:
Penegakan sanksi objektif bagi notaris yang melanggar aturan harus diterapkan, bahkan dengan melibatkan aparat penegak hukum jika ditemukan unsur pidana. Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (Ketum PP-INI), Irfan Ardiansyah, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Dirjen AHU Widodo, serta seluruh jajaran Kemenkum HAM atas penerbitan SK tersebut.
Irfan mengungkapkan bahwa SK ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan INI dan akan memperkuat organisasi tersebut. “SK ini akan memperkuat organisasi INI dan membawa manfaat bagi seluruh anggota INI. Alhamdulillah kita menjadi satu di rumah kita, Ikatan Notaris Indonesia,” kata Irfan dengan penuh rasa syukur.
Baca Juga:
Irfan juga memimpin ikrar seluruh anggota INI yang berisi kesediaan untuk menjaga soliditas, mematuhi AD/ART INI, serta mendukung program-program Kementerian Hukum dan Pemerintah. “Kita siap untuk mendukung program-program yang akan pemerintah lakukan untuk kita semua dan khususnya untuk membantu masyarakat yang ada di seluruh Indonesia,” ujar Irfan.
(christie)
MANDAILING NATAL Fenomena alam berupa semburan lumpur panas di Desa Roburan Dolok, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Nata
Peristiwa
JAKARTA Dua pemuda berinisial GT (29) dan AF (25) menjadi korban pengeroyokan brutal oleh sejumlah orang di kawasan Penjaringan, Jakarta Ut
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa pihaknya akan segera meninjau dan mengevaluasi standar operasiona
Peristiwa
SAMARINDA Sebuah mobil yang berisi empat orang menabrak 24 motor di sebuah jalan sempit di Samarinda, Kalimantan Timur, pada Selasa (22/4)
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku, seorang staf di DP
Hukum dan Kriminal
BATU BARA Seorang pemotor bernama Padlan (43) warga Dusun Durian V, Desa Durian, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara, meninggal dunia d
Peristiwa
OKU TIMUR Sebuah peristiwa tragis terjadi di Kabupaten OKU Timur, Sumatra Selatan (Sumsel) pada Kamis (24/4) siang. Seorang mahasiswa berus
Hukum dan Kriminal
PONTIANAK Sebuah peristiwa tragis terjadi di Kota Pontianak, di mana mayat bayi lakilaki ditemukan terbungkus plastik di tempat sampah yan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sebuah video yang menunjukkan aksi sekelompok individu mengacungkan selebaran bernada separatis di ruang sidang United Nations Perm
Nasional
LABUHANBATU SELATAN Polres Labuhanbatu Selatan (Labusel) kembali menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan praktik judi online yang meres
Hukum dan Kriminal
