BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan apresiasi tinggi kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) yang berhasil menjadi penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi FLPP terbesar secara nasional hingga September 2025.
Dalam acara akad massal KPR Subsidi FLPP yang turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Maruarar mengungkapkan bahwa BTN menyalurkan 93.098 unit KPR FLPP, sementara unit usaha syariahnya, BTN Syariah, menyumbang 36.589 unit. Totalnya, 129.687 unit atau sekitar 37 persen dari total kuota nasional sebesar 350.000 unit.
"Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi BTN karena menjadi yang paling besar dari semua bank penyalur KPR FLPP yang ada," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.Baca Juga:
BTN Unggul Jauh dari Bank Himbara Lainnya
Dibandingkan dengan bank-bank Himbara lainnya, BTN jauh mengungguli. BRI hanya menyalurkan 17.515 unit, disusul BNI dengan 8.440 unit, dan Bank Mandiri sebesar 7.963 unit.
Keberhasilan BTN ini sekaligus menegaskan posisinya sebagai pemain utama dalam pembiayaan rumah rakyat, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Ini bukan hanya soal angka, tapi soal keberpihakan nyata terhadap masyarakat yang membutuhkan rumah layak dan terjangkau," lanjut Maruarar.
Dukung Penuh Program 3 Juta Rumah
Sebagai tulang punggung pembiayaan perumahan rakyat, BTN mendapat porsi besar dalam mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah. BTN ditargetkan menyalurkan pembiayaan untuk 220.000 unit rumah dari total 350.000 unit KPR FLPP secara nasional pada 2025.
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, optimistis target tersebut dapat tercapai, apalagi pemerintah telah menghadirkan berbagai kebijakan yang mempermudah akses masyarakat terhadap rumah subsidi.
Kebijakan Baru Permudah MBR Miliki Rumah
Salah satu terobosan kebijakan terbaru adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 100% untuk MBR, serta batas maksimal penghasilan untuk penerima KPR FLPP yang disesuaikan zonasi.
"Untuk wilayah Jabodetabek, penghasilan maksimal MBR ditetapkan Rp12 juta untuk single income dan Rp14 juta untuk joint income. Ini tentu akan meningkatkan kemampuan beli masyarakat," ujar Nixon dalam pernyataan resmi.
BTN Tetap Konsisten Jadi Bank Rakyat
Dengan capaian ini, BTN sekali lagi membuktikan komitmennya sebagai bank yang konsisten melayani kebutuhan perumahan masyarakat kecil, terutama melalui penyaluran program KPR subsidi berbasis FLPP.
Sebagai satu-satunya bank milik negara yang memiliki misi khusus di sektor perumahan, BTN siap terus memperluas jangkauan pembiayaan dan bersinergi dengan pemerintah untuk mencapai target pembangunan perumahan nasional.*
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN