Ketika Negarawan Gagal Menjaga Lidah di Negeri Majemuk
OlehRuben Cornelius SiagianDI republik yang dibangun di atas luka sejarah, katakata seorang tokoh bangsa tidak pernah netral. Ia bisa mene
OPINI
JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan apresiasi tinggi kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) yang berhasil menjadi penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi FLPP terbesar secara nasional hingga September 2025.
Dalam acara akad massal KPR Subsidi FLPP yang turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Maruarar mengungkapkan bahwa BTN menyalurkan 93.098 unit KPR FLPP, sementara unit usaha syariahnya, BTN Syariah, menyumbang 36.589 unit. Totalnya, 129.687 unit atau sekitar 37 persen dari total kuota nasional sebesar 350.000 unit.
"Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi BTN karena menjadi yang paling besar dari semua bank penyalur KPR FLPP yang ada," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.Baca Juga:
BTN Unggul Jauh dari Bank Himbara Lainnya
Dibandingkan dengan bank-bank Himbara lainnya, BTN jauh mengungguli. BRI hanya menyalurkan 17.515 unit, disusul BNI dengan 8.440 unit, dan Bank Mandiri sebesar 7.963 unit.
Keberhasilan BTN ini sekaligus menegaskan posisinya sebagai pemain utama dalam pembiayaan rumah rakyat, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Ini bukan hanya soal angka, tapi soal keberpihakan nyata terhadap masyarakat yang membutuhkan rumah layak dan terjangkau," lanjut Maruarar.
Dukung Penuh Program 3 Juta Rumah
Sebagai tulang punggung pembiayaan perumahan rakyat, BTN mendapat porsi besar dalam mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah. BTN ditargetkan menyalurkan pembiayaan untuk 220.000 unit rumah dari total 350.000 unit KPR FLPP secara nasional pada 2025.
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, optimistis target tersebut dapat tercapai, apalagi pemerintah telah menghadirkan berbagai kebijakan yang mempermudah akses masyarakat terhadap rumah subsidi.
Kebijakan Baru Permudah MBR Miliki Rumah
Salah satu terobosan kebijakan terbaru adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 100% untuk MBR, serta batas maksimal penghasilan untuk penerima KPR FLPP yang disesuaikan zonasi.
"Untuk wilayah Jabodetabek, penghasilan maksimal MBR ditetapkan Rp12 juta untuk single income dan Rp14 juta untuk joint income. Ini tentu akan meningkatkan kemampuan beli masyarakat," ujar Nixon dalam pernyataan resmi.
BTN Tetap Konsisten Jadi Bank Rakyat
Dengan capaian ini, BTN sekali lagi membuktikan komitmennya sebagai bank yang konsisten melayani kebutuhan perumahan masyarakat kecil, terutama melalui penyaluran program KPR subsidi berbasis FLPP.
Sebagai satu-satunya bank milik negara yang memiliki misi khusus di sektor perumahan, BTN siap terus memperluas jangkauan pembiayaan dan bersinergi dengan pemerintah untuk mencapai target pembangunan perumahan nasional.*
OlehRuben Cornelius SiagianDI republik yang dibangun di atas luka sejarah, katakata seorang tokoh bangsa tidak pernah netral. Ia bisa mene
OPINI
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan pengalamannya saat masih menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka&039bah (GPK) Imam Fauzan A. Uskara membantah tudingan adanya pemecatan massal ratusan pengurus Dewa
POLITIK
JAKARTA PT Pertamina International Shipping (PIS) menyatakan dua kapalnya, Pertamina Pride dan Gamsunoro, hingga kini masih berada di kawa
NASIONAL
JAKARTA Politikus PAN Surya Utama alias Uya Kuya melaporkan dugaan penyebaran berita bohong yang mencatut namanya ke Polda Metro Jaya. Lap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Google dilaporkan menggandeng perusahaan kacamata EssilorLuxottica untuk memperkuat pengembangan kacamata pintar berbasis Android
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan penyelesaian seluruh berkas layanan pertanaha
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor), Kamser Maroloan Sitanggang, menyampaikan surat terbuka kepada Komisi III
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gelombang kejahatan penipuan atau scam di sektor keuangan digital kian mengkhawatirkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat to
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya pemikiran geopolitik dalam menjaga arah dan kepenting
POLITIK