Komeng Dukung Bang Azran Pimpin FORKABI: Memajukan Budaya Betawi adalah Amanat Konstitusi
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
JAKARTA – Setiap tahun, awal puasa Ramadan selalu bergeser jika dilihat dari kalender Masehi.
Hal ini disebabkan penanggalan Islam menggunakan kalender Hijriah, yang berpatokan pada peredaran Bulan, berbeda dengan kalender Masehi yang mengacu pada peredaran Matahari.
Satu tahun Hijriah hanya terdiri dari 354 hari, lebih pendek sekitar 10–11 hari dibanding kalender Masehi.Baca Juga:
Akibatnya, Ramadan selalu datang lebih awal setiap tahun.
Perbedaan sistem inilah yang membuat tanggal awal puasa tidak pernah tetap.
Di Indonesia, penentuan awal Ramadan juga dapat berbeda antar lembaga.
Pemerintah biasanya menggunakan metode pengamatan hilal (rukyatul hilal) dan hisab astronomi, mengacu pada kriteria MABIMS (Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura).
Sementara Nahdlatul Ulama (NU) memakai hisab imkanur rukyah, dan Muhammadiyah menggunakan hisab hakiki wujudul hilal melalui Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).
Perbedaan metode ini kerap membuat selisih satu hari dalam penetapan awal puasa.
Berdasarkan kalender resmi Kemenag, awal Ramadan 1447 Hijriah diperkirakan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, sedangkan Muhammadiyah menetapkan Rabu, 18 Februari 2026.
Umat Islam dianjurkan menunggu pengumuman resmi melalui sidang isbat untuk kepastian ibadah puasa.
Selain itu, fenomena menarik akan terjadi pada 2030, ketika umat Islam diperkirakan menjalani puasa Ramadan dua kali dalam satu tahun Masehi, akibat kalender Hijriah yang berada di dua tahun berbeda (1451 dan 1452 Hijriah).
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI), Prof. Dr. H. OK. Saidin, SH, M.Hum bergelar Datuk Seri
NASIONAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh akan segera menentukan status penanganan bencana hidrometeorologi setelah masa Transisi Darurat menuju Pemuli
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI Prof. Arief Hidayat menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, belum memutuskan ap
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Anakanak mencakup hampir 30 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah yang besar tersebut menjadikan pemenuhan hak anak s
NASIONAL
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUUXXIII/2025 yang melarang penghapusan sisa kuota internet secara sepihak dinilai m
NASIONAL
JAKARTA Rapper asal Amerika Serikat, Kanye West atau yang kini dikenal dengan nama Ye, dipastikan akan menggelar konser perdananya di In
ENTERTAINMENT
JAKARTA Program Bedah Rumah pemerintah selangkah lagi memiliki aturan baru. Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Program Bedah
NASIONAL
BANDA ACEH Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh yang menyerahkan pengelolaan tata kelola parkir publik kepada pihak swasta menda
PEMERINTAHAN