Pemprov Riau Raih Peringkat 5 Penghargaan Kepatuhan Pelayanan Publik 2024 dari Ombudsman RI

JAKARTA- Pemerintah Provinsi Riau kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan dari Ombudsman RI dalam kategori Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas upaya Pemprov Riau dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang dinilai melalui kepatuhan terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Riau, M Taufiq OH, dalam acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2024 yang berlangsung di Jakarta, Kamis (14/11/2024). Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, secara simbolis menyerahkan penghargaan tersebut dan memberikan penghormatan kepada Pemprov Riau atas upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan pelayanan publik di wilayahnya.

Dalam sambutannya, Najih menyebutkan adanya penurunan signifikan instansi yang berada pada zona merah dalam hal pelayanan publik. Pada tahun 2021, terdapat 92 instansi di zona merah, namun pada tahun 2024 angka tersebut turun drastis menjadi hanya 23 instansi. Sebaliknya, jumlah instansi yang berada di zona hijau mengalami lonjakan yang signifikan, dari 179 instansi pada 2021 menjadi 494 instansi pada 2024. Ia juga menekankan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari kerja sama semua pihak yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Baca Juga:

• 23 Tahun Bekerja Tanpa Jaminan Sosial, Bupati Padang Lawas Terkejut: “Ini Harus Diselesaikan!”
• 857 Ribu Penumpang Nikmati Layanan KA Bersubsidi Medan–Binjai Hingga April 2025

Provinsi Riau sendiri menempati peringkat 5 dalam penilaian tersebut dengan memperoleh nilai 96,47, sebuah pencapaian yang patut dibanggakan. Ini menandakan bahwa Pemprov Riau termasuk dalam kategori provinsi yang berhasil menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Penghargaan ini juga menunjukkan bahwa upaya Pemprov Riau dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel mendapat pengakuan yang tinggi.

Adapun provinsi-provinsi lain yang berhasil meraih penghargaan serupa antara lain:

Baca Juga:

• Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan 30 Kg Sabu dan 2.000 Pod Vape Narkoba Jaringan Malaysia di Perairan Labura
• Polsek Kuta Selatan Gelar Kegiatan Sosial “Jumat Peduli” di Panti Jompo Syailendra Jimbaran

Peringkat 4 diraih oleh Provinsi Bali dengan nilai 96,94 Peringkat 3 diraih oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai 97,22 Peringkat 2 diraih oleh Jawa Tengah dengan nilai 98,21 Peringkat 1 diraih oleh Sulawesi Utara dengan nilai 98,63

Proses penilaian pada tahun 2024 mencakup 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota, dan 416 pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia. Penilaian ini dilakukan untuk mengukur tingkat kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan penghargaan ini, diharapkan Pemprov Riau dapat terus memperbaiki dan mengembangkan pelayanan publik agar semakin optimal dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Ini juga menjadi bukti bahwa pemerintahan yang baik dan transparan dapat menciptakan kepercayaan publik yang lebih besar terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pencapaian Pemprov Riau dalam meraih penghargaan predikat kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 merupakan hasil dari sinergi dan kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah, serta komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ini juga menjadi motivasi bagi pemerintah daerah lain untuk terus memperbaiki sistem pelayanan publik agar lebih efisien dan bermanfaat bagi masyarakat. (JOHANSIRAIT)

23 Tahun Bekerja Tanpa Jaminan Sosial, Bupati Padang Lawas Terkejut: “Ini Harus Diselesaikan!”

857 Ribu Penumpang Nikmati Layanan KA Bersubsidi Medan–Binjai Hingga April 2025

Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan 30 Kg Sabu dan 2.000 Pod Vape Narkoba Jaringan Malaysia di Perairan Labura

Polsek Kuta Selatan Gelar Kegiatan Sosial “Jumat Peduli” di Panti Jompo Syailendra Jimbaran

Presiden Prabowo Usulkan Marsinah Jadi Pahlawan Nasional: Simbol Perjuangan Kaum Buruh Indonesia

Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi: Kritik Itu Sah, Tapi Harus Disampaikan dengan Etika dan Hormat