Penggugat UU Polri: Rakyat Itu Sederhana, Ingin Polisi Bertugas Sesuai UUD
JAKARTA Advokat Syamsul Jahidin, yang sebelumnya menggugat UndangUndang Polri ke Mahkamah Konstitusi (MK), menilai Peraturan Polri Nomo
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA –Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan (BG), menanggapi kasus perlindungan situs judi online (judol) yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkomdigi). BG menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi pihak mana pun yang terlibat dalam kegiatan ilegal, termasuk perjudian online, dan meminta Polri untuk mengusut tuntas kasus ini.
“Kita hormati apa yang dilakukan Polri. Polri sedang bekerja keras untuk mengungkap kasus judi online, dan kami mendukung agar proses hukum berjalan sampai tuntas,” ujar BG di kantor Bea Cukai, Jakarta, Kamis (14/11).
Terkait dengan keterlibatan oknum pegawai Kemenkomdigi, BG menegaskan bahwa perintah Presiden Joko Widodo sangat jelas dalam hal ini, yaitu untuk tidak memberikan toleransi kepada siapa pun yang terlibat dalam praktik perjudian online. “Ini adalah perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk memproses hukum siapa pun yang terlibat dalam perjudian online,” tegas BG.
Dalam kasus yang terungkap, sejumlah oknum pegawai Kemenkomdigi yang seharusnya bertugas untuk memblokir situs-situs judi online malah diduga terlibat dalam melindungi situs-situs tersebut. Para oknum tersebut menerima imbalan dari operator judi online untuk memfasilitasi kelangsungan situs-situs tersebut agar tetap dapat diakses oleh masyarakat.
Polri sendiri sudah menetapkan 19 orang sebagai tersangka, yang terdiri dari pegawai Kemenkomdigi, masyarakat sipil, dan bahkan istri dari salah satu tersangka. Kasus ini menjadi perhatian publik mengingat tugas Kemenkomdigi adalah untuk memastikan agar akses ke situs-situs ilegal, termasuk judi online, diblokir untuk melindungi masyarakat dari dampak negatifnya.
BG pun meminta masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan memberi kesempatan kepada Polri untuk menyelesaikan penyidikan secara profesional. “Kita harus menghormati upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dipersangkakan. Proses penyidikan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar BG.
Kasus ini semakin menguatkan komitmen pemerintah untuk memberantas segala bentuk kejahatan siber, termasuk judi online yang sudah meresahkan banyak pihak.
(N/014)
JAKARTA Advokat Syamsul Jahidin, yang sebelumnya menggugat UndangUndang Polri ke Mahkamah Konstitusi (MK), menilai Peraturan Polri Nomo
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI TENGAH Komisi V DPR RI meninjau langsung kondisi pascabencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah. Ketua
PERISTIWA
SOLO Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, meminta perguruan tinggi di Indonesia melakukan penelitian untuk menin
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Penyanyi legendaris Iwan Fals menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara,
NASIONAL
JAKARTA Timnas Indonesia U22 kembali menjadi sorotan publik usai tampil di bawah ekspektasi pada SEA Games 2025. Skuad Garuda Muda dipa
OLAHRAGA
BIREUEN Pekerjaan besar penyambungan jembatan bailey dengan jembatan rangka baja Teupin Mane di Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, akhir
NASIONAL
ACEH Tumpukan kayu beragam ukuran terlihat di lokasi terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh. Kayukayu tersebut disebut berpotensi m
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan sebuah pohon tumbang dan menimpa satu unit mobil minibus di Jalan Imam Bonjol, Kelu
PERISTIWA
JAKARTA Meta, perusahaan yang menaungi Facebook, Instagram, dan WhatsApp, kembali menuai kritik setelah melakukan pemblokiran terhadap p
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Polres Metro Jakarta Pusat membantah dugaan sabotase dalam kebakaran yang menimpa kantor PT Terra Drone Indonesia di Kemayoran,
HUKUM DAN KRIMINAL