Defisit APBN Membengkak ke Rp670 Triliun, Menkeu Purbaya Pastikan Masih Aman
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tetap berada dalam
EKONOMI
NIAS SELATAN — Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan melalui Kepala Seksi Pidana Khusus, Lintong Samuel, S.H., menyatakan akan memanggil dan memeriksa Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kabid PTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, Yasatuloʻ Lase, terkait laporan dugaan pungutan liar Dana Dacil 2024/2025.
Pemanggilan dijadwalkan dalam waktu dekat.
"Kita telah melayangkan surat panggilan kepada yang bersangkutan. Tanggalnya saya lupa, tetapi surat sudah dikirimkan," ujar Lintong Samuel, Rabu (10/12/2025), di ruang PTSP Kejaksaan Negeri Nias Selatan.Baca Juga:
Pernyataan ini disampaikan saat pengambilan dokumentasi penyerahan barang bukti berupa satu dokumen berjilid dan satu keping CD oleh pelapor, Liusman Ndruru, S.Sos., M.Si.
Hal senada disampaikan Jaksa Subseksi Penyidikan dan Pengendalian Operasi, Foorgus Gea, S.H., "Semua Kabid akan diperiksa," kata Gea.
Sebelumnya, pemberitaan BItvonline.com mengungkap dugaan pungutan liar Dana Dacil di Nias Selatan dengan judul: "Dana Dacil di Nias Selatan: 32 Orang Diperiksa, Kabid PTK Tak Tersentuh". Setelah itu, Kabid PTK Yasatuloʻ Lase dijadwalkan segera dipanggil untuk dimintai keterangan.
Pelapor, Liusman Ndruru, menyampaikan apresiasi atas respons Kejaksaan Negeri Nias Selatan yang merespons keluhan masyarakat melalui pemberitaan media. Ia menegaskan prinsip kesetaraan di depan hukum (equality before the law).
"Sejatinya, semua orang di Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Jangan sampai ada dugaan penanganan tebang pilih atau pilih kasih di institusi Adhyaksa Nias Selatan," ujar Liusman usai menyerahkan barang bukti dugaan pungutan liar Dana Dacil yang diterima oleh staf Dewi Telaumbanua.
Liusman menceritakan proses penyerahan barang bukti cukup rumit dan memakan waktu tiga minggu.
Banyak alasan dari pihak kejaksaan yang menghambat proses, mulai dari rapat Zoom hingga birokrasi yang berbelit-belit.
"Saya berterima kasih hari ini bisa menyerahkan dokumen dengan utuh, berkat pendampingan wartawan BItvonline.com," jelasnya.
Masyarakat Nias Selatan berharap Kejaksaan Negeri Nias Selatan dapat menjadi lembaga yang adil dan tegas, tidak menjadi tempat nyaman bagi pelaku korupsi yang merampas hak-hak guru dan pahlawan tanpa tanda jasa di daerah.*
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tetap berada dalam
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengajak masyarakat untuk membangun optimisme terhadap kondisi ekonomi nasional setelah S&
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan awal program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Keuanga
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan tarif pajak dalam jangka menengah. Strategi yang dipilih justru memperkuat penerimaan
EKONOMI
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa DPR tidak pernah menolak pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampa
HUKUM DAN KRIMINAL
KUPANG Empat orang terlapor dalam kasus dugaan intimidasi terhadap almarhumah Dokter Eliza Princila Pakaenoni atau Dokter Icha menjalani
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Apple resmi membuka akses iOS 27 Public Beta bagi pengguna iPhone yang ingin lebih dulu mencoba berbagai fitur terbaru sebelum v
SAINS DAN TEKNOLOGI
WONOSOBO Nama seorang bayi lakilaki asal Dusun Prigi, Desa Jolontoro, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, menjadi perha
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah memberikan kebijakan baru untuk membantu pelaku usaha perikanan. Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan pember
EKONOMI
JAKARTA Hubungan dan kerja sama antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali diperku
NASIONAL