JAKARTA- Struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) resmi disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Persetujuan ini tercapai melalui pertemuan antara Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini di Kantor KemenPAN-RB, yang juga dihadiri oleh sejumlah pejabat KPPU serta staf ahli KemenPAN-RB, pada Rabu (13/11).
Dalam pertemuan tersebut, Fanshurullah Asa menyampaikan apresiasi atas persetujuan yang diberikan oleh Menteri PAN-RB. Ia menyatakan bahwa persetujuan tersebut akan menjadi langkah penting dalam percepatan transformasi kelembagaan KPPU, yang merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat pengawasan persaingan usaha di Indonesia. “Dengan persetujuan ini, kami dapat melanjutkan proses harmonisasi dan pengundangan Peraturan KPPU terkait organisasi dan tata kerja. Ini juga akan mempercepat proses alih status pegawai KPPU menjadi aparatur sipil negara (ASN),” ujar Fanshurullah dalam keterangan tertulisnya.
Persetujuan terhadap struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPPU ini merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden No. 100 Tahun 2024 tentang KPPU, yang mengharuskan pengaturan organisasi KPPU untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri PAN-RB. Dalam aturan tersebut, disepakati bahwa organisasi Sekretariat Jenderal KPPU akan terdiri dari lima biro utama, yakni Biro Administrasi, Biro Hukum, Data, dan Informasi, Biro Penegakan Hukum, Biro Pencegahan, dan Biro Kemitraan.
Baca Juga:
KPPU pun kini siap melanjutkan proses lebih lanjut, yang mencakup harmonisasi dan pengundangan Peraturan KPPU yang akan mengatur struktur dan tata kerja tersebut. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penguatan struktur internal KPPU, serta mendukung efektivitas dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait persaingan usaha di Indonesia.
Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, juga menyampaikan dukungannya terhadap proses transformasi kelembagaan KPPU. Rini menegaskan bahwa KemenPAN-RB siap mendampingi KPPU dalam implementasi reformasi birokrasi dan alih status kepegawaian KPPU menjadi ASN. “Kami akan mendukung penuh upaya ini, agar Peraturan Organisasi dan Tata Kerja KPPU segera terbit dan dapat segera diimplementasikan,” ujar Rini.
Baca Juga:
Rini juga menekankan pentingnya peran KPPU dalam mendukung reformasi birokrasi tematik, dengan memprioritaskan kemandirian dan efisiensi di berbagai sektor. Oleh karena itu, KemenPAN-RB akan memerintahkan Deputi Reformasi Birokrasi untuk berkolaborasi dengan Sekretariat Jenderal KPPU dalam mendorong proses reformasi yang sedang berlangsung.
Dalam kesempatan tersebut, Ario Wiriandhi, Plt. Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPAN-RB, turut mengungkapkan bahwa KemenPAN-RB memberikan perhatian serius terhadap transformasi KPPU. Selain pengaturan organisasi internal, pertemuan ini juga membahas keberadaan kantor wilayah KPPU yang akan diatur sebagai satuan pelaksana non-eselon. Hal ini bertujuan untuk memastikan keberadaan kantor wilayah dapat mempermudah iklim usaha dan tidak mempersulit pelaku usaha maupun masyarakat.
“Keberadaan kantor wilayah KPPU perlu dipetakan kembali agar lebih efektif dalam mendukung pengawasan persaingan usaha. Ini akan memastikan bahwa KPPU memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan kewenangannya dengan baik,” kata Ario.
Dengan disetujuinya struktur organisasi dan tata kerja KPPU, langkah-langkah percepatan reformasi kelembagaan dan kepegawaian KPPU dapat segera dilaksanakan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan independensi KPPU dalam mengawasi persaingan usaha di Indonesia, serta memperkuat peranannya dalam menjaga iklim usaha yang sehat dan adil bagi masyarakat.
Sebagai lembaga yang memiliki peran krusial dalam pengawasan persaingan usaha, KPPU menyadari bahwa langkah-langkah strategis ini penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang lebih baik dan berkelanjutan. KPPU berharap agar transformasi kelembagaan ini dapat semakin memperkuat daya saing usaha dalam negeri dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.
Dengan dukungan penuh dari KemenPAN-RB dan kementerian terkait lainnya, KPPU berharap dapat mencapai target-target reformasi yang telah ditetapkan, dan melanjutkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan penegakan hukum terkait persaingan usaha di Indonesia. (JOHANSIRAIT)
PADANGSIDIMPUAN Direktur RSUD Padangsidimpuan, drg. Susanti Lubis, memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang menyebut rumah sakit
Kesehatan
JAKARTA Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menyepakati postur sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Ekonomi
SIDOARJO Tim Nasional Indonesia U23 berhasil menggandakan keunggulan menjadi 20 atas Makau U23 pada laga kedua Grup J Kualifikasi Piala
Olahraga
JAKARTA Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, menanggapi penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Pendidikan, Keb
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sebanyak 4.071 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Indonesia se
Peristiwa
JAKARTA Tim Advokasi untuk Demokrasi mengungkapkan telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap Direktur Lokataru, Delpedr
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Gelandang muda berbakat Tim Nasional Indonesia, Marselino Ferdinan, resmi melanjutkan petualangan kariernya di Eropa. Pemain ber
Olahraga
MEDAN Lenovo kembali menarik perhatian dunia teknologi dengan meluncurkan Legion Go 2, perangkat gaming genggam (handheld) generasi terb
Sains & Teknologi
JAKARTA PT Pertamina (Persero) mencetak terobosan penting dalam industri energi dan aviasi nasional. Perusahaan pelat merah ini resmi mem
Ekonomi
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memberikan respons terkait pernyataan pengacara Hotman Paris yang menyatakan kliennya, mantan Menteri
Hukum dan Kriminal