Rini Widyantini Tegaskan Penataan Organisasi Kabinet Merah Putih untuk Percepat Pelayanan Publik

JAKARTA- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan pentingnya penataan organisasi dalam Kabinet Merah Putih (KMP) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, penataan struktur pemerintahan tersebut sangat diperlukan guna mempercepat pelaksanaan program-program yang mengedepankan kepentingan publik sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pada Selasa (12/11/2024), Rini bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, membahas langkah-langkah konkret untuk mendukung pengalihan anggaran serta penataan pegawai antar kementerian. Rini menekankan bahwa penataan ini bukan hanya sekadar perubahan struktural, tetapi juga untuk mempercepat birokrasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Pembahasan kita tadi bertujuan untuk memastikan agar kementerian-kementerian yang mengalami perubahan struktur bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih baik, terutama dalam mengakselerasi pelayanan publik,” ujar Rini, dalam keterangan tertulisnya.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya reformasi birokrasi sebagai bagian dari agenda besar pemerintahannya, agar pelayanan publik semakin optimal dan dapat memenuhi harapan masyarakat. Menurut Rini, salah satu tujuan dari penataan organisasi ini adalah untuk menghindari kesulitan dalam tata kelola kementerian yang baru terbentuk atau yang mengalami perubahan struktur.

“Kementerian-kementerian yang melakukan penataan organisasi ini tentunya tidak akan kesulitan dalam melaksanakan arahan Presiden. Sebaliknya, penataan ini diharapkan dapat mempercepat proses pelayanan publik yang lebih optimal,” ungkapnya.

Selain pembahasan mengenai penataan struktur, rapat juga menyentuh isu pengalihan anggaran antar kementerian yang baru dibentuk serta kementerian yang mengalami perubahan struktur. Rini menyebutkan bahwa Kementerian PANRB bersama Kemensetneg dan Kemenkeu juga tengah merumuskan mekanisme pengalihan anggaran secara lebih efektif untuk mendukung kementerian yang baru dibentuk agar dapat segera beroperasi dengan baik.

Salah satu hal yang juga dibahas dalam rapat tersebut adalah terkait penyesuaian dan pengalihan pegawai pada kementerian yang mengalami perubahan struktur. Penataan ini akan memastikan bahwa pegawai yang terdampak perubahan dapat dipindahkan ke unit kerja atau kementerian yang relevan, guna mendukung kinerja yang lebih optimal dalam pelayanan kepada masyarakat.

“Agenda rapat juga membahas masalah kepegawaian, dimana perlu adanya penyesuaian dan pengalihan pegawai pada kementerian yang baru dibentuk atau yang mengalami perubahan struktur. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja dan memastikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” jelas Rini.

Pemerintah, lanjut Rini, berharap agar seluruh kementerian dapat bekerja dengan lebih efisien setelah adanya penataan organisasi ini. Dengan struktur yang lebih ramping dan kinerja yang lebih terfokus, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih lancar, tepat waktu, dan lebih responsif terhadap kebutuhan publik. (JOHANSIRAIT)