Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas Ajak GPIB Immanuel Dukung Program Pemko Medan
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Immanuel Medan untuk be
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyatakan kesiapannya memfasilitasi organisasi masyarakat (ormas) Islam di Indonesia untuk duduk bersama membahas penyatuan penetapan 1 Ramadhan.
Menurut Menag, langkah ini dimaksudkan agar seluruh pihak memiliki pandangan yang lebih seragam terkait awal ibadah puasa.
"Saya selaku Menteri Agama akan menjadi pendengar aktif terlebih dahulu kepada seluruh ormas. Kita akan mendatangi dan mendengarkan secara aktif, sehingga nanti kita juga akan memiliki konsep-konsep yang matang, termasuk masukan para pakar di bidangnya masing-masing," ujar Nasaruddin, Selasa (17/2/2026).Baca Juga:
Menag optimistis perbedaan metodologi penetapan awal Ramadhan dapat saling menyesuaikan.
Ia menyinggung, pada awal masa kemerdekaan Indonesia, semua pihak kompak dalam menentukan 1 Ramadhan, dan hal itu bisa menjadi pijakan untuk kembali mencari titik temu.
"Sekian puluh tahun awal Indonesia merdeka selalu kompak. Kenapa belakangan ini ada perbedaan? Ini yang perlu kita carikan titik temunya. Insyaallah, saya akan sowan kepada tokoh-tokoh yang memiliki otoritas untuk membicarakan hal ini," tambah Nasaruddin.*
(oz/dh)
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Immanuel Medan untuk be
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong perayaan Paskah 2026 di Kota Medan dikemas lebih kreatif tanpa meninggalkan nil
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keputusan pemerintah menahan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi hingga akhi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyatakan belum menerima panggilan dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK ter
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli melantik 12 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa,
NASIONAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan pemerintah tidak akan mencampuri proses hukum dalam kasus penyiraman aktivis
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp 4 triliun untuk program pompanisasi lahan pertanian guna menghadapi potensi kekeringan
EKONOMI
JAKARTA Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak aparat penegak hukum menerapkan pasal percobaan pembunu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan usulan pengadaan motor listrik dan perangkat komputer oleh Badan Gizi Nasional
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah tengah mengkaji sejumlah skema untuk menyelesaikan persoalan proyek Kereta Cepat JakartaBandung, termasuk opsi pen
EKONOMI