Cegah Kriminalitas dan Kejahatan Jalanan, Polresta Banda Aceh dan Polda Aceh Intensifkan Patroli Malam
BANDA ACEH Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh mengintensifkan patroli malam
NASIONAL
JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli melantik 12 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa, 7 April 2026.
Pelantikan ini menjadi bagian dari penguatan struktur birokrasi di tengah meningkatnya tuntutan layanan publik di sektor ketenagakerjaan.
Sebanyak 11 pejabat dilantik melalui mekanisme seleksi terbuka, sementara satu lainnya berasal dari mutasi antarinstansi. Pemerintah menyatakan proses tersebut sebagai upaya menjaga transparansi dan profesionalisme dalam pengisian jabatan strategis.Baca Juga:
Dalam sambutannya, Yassierli menegaskan jabatan bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab. "Jabatan adalah sarana untuk menghadirkan dampak dan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Ia menyoroti besarnya tantangan yang dihadapi kementeriannya, terutama dalam mengelola sekitar 155,27 juta angkatan kerja. Menurut dia, perkembangan teknologi turut mendorong meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah.
Karena itu, ia meminta pejabat yang baru dilantik untuk memperkuat layanan yang responsif dan berdampak langsung, mulai dari pelatihan vokasi, perluasan kesempatan kerja, hingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Yassierli juga memaparkan sejumlah tantangan utama, di antaranya penguatan keterkaitan antara pelatihan dan kebutuhan industri (link and match), penyediaan pekerjaan layak bagi kelompok rentan, hingga reformasi birokrasi.
Untuk menjawabnya, pemerintah menyiapkan agenda transformasi, termasuk penguatan sistem informasi pasar kerja melalui platform SiapKerja.
Pelantikan ini turut dihadiri Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.
Daftar 12 Pejabat yang Dilantik
- Berikut pejabat yang dilantik oleh Menaker:
1. Irma Puspita — Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
2. R. Nurhidajat — Kepala Pusat Pasar Kerja
3. Teguh Djatmiko — Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
4. Amran — Kepala BBPVP Medan
5.Reni Rosyida Muthmainnah — Kepala BBPVP Bandung
6. Nasrun Ilmullah — Kepala BBPVP Makassar
7. Nuryanti — Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja
8. Arnando Jujur Pardamean Siregar — Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
9.Muzakir — Direktur Bina Kelembagaan K3
10. Yessie Kualasari — Kepala Balai Besar K3 Jakarta
11. Baderi — Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan
12. M. Heru Susanto — Inspektur III*
BANDA ACEH Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh mengintensifkan patroli malam
NASIONAL
Oleh Jimmy EndeySALAH satu adagium hukum yang paling terkenal adalah lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum
OPINI
JAKARTA Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menghadiri langsung Rapat Dengar Pendapat (RDP) Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat
PEMERINTAHAN
SOLO Presiden ke7 RI, Joko Widodo atau Jokowi, dikabarkan mendapat tawaran untuk terlibat dalam proyek film kolosal yang mengangkat sej
NASIONAL
YOGYAKARTA Presiden ke5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengaku telah menonton film dokumenter Pesta Ba
NASIONAL
BANDUNG Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan renovasi Museum dan Perpustakaan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Ba
NASIONAL
JAKARTA Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mendesak pemerintah segera merevisi harga pokok penjualan (HPP) gula petani yang din
PERTANIAN AGRIBISNIS
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyambut baik bantuan fasilitas belajar dari WeLoveU Foundation Korea Selatan untuk SD Neg
PENDIDIKAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memberikan apresiasi dan dukungan terhadap film Samudera, karya sinematik yang seluruh pros
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa partai politik yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam daftar baka
POLITIK