Terseret Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Diperiksa KPK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa aktivis 98 Faizal Assegaf sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli melantik 12 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa, 7 April 2026.
Pelantikan ini menjadi bagian dari penguatan struktur birokrasi di tengah meningkatnya tuntutan layanan publik di sektor ketenagakerjaan.
Sebanyak 11 pejabat dilantik melalui mekanisme seleksi terbuka, sementara satu lainnya berasal dari mutasi antarinstansi. Pemerintah menyatakan proses tersebut sebagai upaya menjaga transparansi dan profesionalisme dalam pengisian jabatan strategis.Baca Juga:
Dalam sambutannya, Yassierli menegaskan jabatan bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab. "Jabatan adalah sarana untuk menghadirkan dampak dan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Ia menyoroti besarnya tantangan yang dihadapi kementeriannya, terutama dalam mengelola sekitar 155,27 juta angkatan kerja. Menurut dia, perkembangan teknologi turut mendorong meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah.
Karena itu, ia meminta pejabat yang baru dilantik untuk memperkuat layanan yang responsif dan berdampak langsung, mulai dari pelatihan vokasi, perluasan kesempatan kerja, hingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Yassierli juga memaparkan sejumlah tantangan utama, di antaranya penguatan keterkaitan antara pelatihan dan kebutuhan industri (link and match), penyediaan pekerjaan layak bagi kelompok rentan, hingga reformasi birokrasi.
Untuk menjawabnya, pemerintah menyiapkan agenda transformasi, termasuk penguatan sistem informasi pasar kerja melalui platform SiapKerja.
Pelantikan ini turut dihadiri Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.
Daftar 12 Pejabat yang Dilantik
- Berikut pejabat yang dilantik oleh Menaker:
1. Irma Puspita — Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
2. R. Nurhidajat — Kepala Pusat Pasar Kerja
3. Teguh Djatmiko — Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
4. Amran — Kepala BBPVP Medan
5.Reni Rosyida Muthmainnah — Kepala BBPVP Bandung
6. Nasrun Ilmullah — Kepala BBPVP Makassar
7. Nuryanti — Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja
8. Arnando Jujur Pardamean Siregar — Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
9.Muzakir — Direktur Bina Kelembagaan K3
10. Yessie Kualasari — Kepala Balai Besar K3 Jakarta
11. Baderi — Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan
12. M. Heru Susanto — Inspektur III*
(dh)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa aktivis 98 Faizal Assegaf sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Bank Syariah Indonesia (BSI) menyalurkan bantuan donasi untuk pembangunan pagar sementara dan tiang bendera di SMK Muhammadiyah
PENDIDIKAN
JAKARTA Pemerintah tengah memproses pengisian jabatan strategis di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyusul mundurnya dua direktur jendera
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan menghormati langkah hukum
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih menelaah sejumlah dokumen terkait dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pem
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah dari penggeledahan di rumah Ono Surono di Band
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan hingga menembus level Rp 17.000 per dolar AS pada
EKONOMI
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap buronan kasus narkotika, Andre Fernando alias The Doctor, dalam oper
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI melimpahkan empat prajurit Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI yang menjadi tersangka kasus p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengusulkan pengaturan ambang batas baru dalam Rancangan UndangUndang (RUU) Na
HUKUM DAN KRIMINAL