Terpukau Danau Toba, Pelari 34 Negara Bilang “Ini Surga” di Trail of The Kings UTMB 2026
SAMOSIR Trail of The Kings Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) 2026 resmi berakhir, tapi cerita tentang keindahan Danau Toba masih terus di
OLAHRAGA
JAKARTA – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, mengklarifikasi bahwa perbedaan dalam penentuan Hari Raya Idul Fitri 1447 H bukan berarti adanya ketidaktaatan terhadap keputusan pemerintah.
Menurutnya, baik umat Islam yang merayakan Lebaran hari ini maupun besok, keduanya tetap taat kepada pemerintah.
"Jadi ini kan kita sudah biasa berbeda, dan jangan diinterpretasikan bahwa yang penting taat kepada pemerintah itu berarti Lebarannya harus sama. Yang merayakan hari ini maupun besok itu, keduanya sama-sama taat kepada pemerintah," ujar Muhadjir saat ditemui di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2026).Baca Juga:
Muhadjir menanggapi kecenderungan narasi yang menyebutkan bahwa kelompok yang merayakan Lebaran lebih awal dianggap tidak taat kepada pemerintah.
Ia menekankan, masalah tersebut bukan mengenai kesamaan hari raya, melainkan bagaimana masing-masing kelompok memiliki argumen yang kuat mengenai penentuan waktu tersebut.
"Bukan itu urusannya. Ini juga bukan soal taat yang harus semuanya bareng, itu bukan. Itu yang perlu saya sampaikan," tegasnya.
Mengacu pada ceramah cendekiawan muslim Muhammad Quraish Shihab yang disampaikan di Istana Negara beberapa waktu lalu, Muhadjir mengatakan bahwa setiap umat Muslim yang menyaksikan datangnya bulan Ramadhan hendaknya berpuasa, dan itu berlaku dengan dasar keyakinan serta akal sehat.
"Karena kita akal sehat kita menyatakan bahwa ada Tuhan, itu sama halnya dengan kita berkeyakinan dalam Islam, bahwa kita mengikuti bulan Ramadhan dan lebaran berdasarkan keyakinan," katanya.
Lebih lanjut, Muhadjir menjelaskan bahwa Muhammadiyah mengikuti prinsip tajdid dalam panduan keagamaan, termasuk dalam menentukan awal bulan Hijriah.
Organisasi tersebut merujuk pada Kalender Hijriah Global Tunggal dalam perhitungan wujudul hilal, yang berlaku secara internasional, bukan hanya di Indonesia.
"Artinya, sekarang untuk wujudul hilal itu, keberadaan hilal itu tidak hanya diukur di wilayah tertentu tetapi berlaku di seluruh dunia. Tahun ini, misalnya, hilal muncul di Alaska pada tanggal satu. Ketika hilal itu muncul di Alaska, maka seluruh dunia mengikuti itu, tidak hanya di Alaska saja," tambahnya.
Muhadjir juga menekankan bahwa perubahan tersebut merupakan bagian dari penerapan Kalender Hijriah Global Tunggal yang telah diratifikasi oleh lebih dari 10 negara.
Perbedaan penentuan Idul Fitri, menurutnya, merupakan perbedaan metodologi yang seharusnya tidak dipertajam atau dipersoalkan.*
(oz/ad)
SAMOSIR Trail of The Kings Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) 2026 resmi berakhir, tapi cerita tentang keindahan Danau Toba masih terus di
OLAHRAGA
JAKARTA Pemerintah menyatakan belum membahas usulan menjadikan gula pasir sebagai salah satu komponen dalam program bantuan pangan nasio
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menerima putusan pengadilan terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanue
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap akan dilanjutkan meskipun menjadi salah satu tuntutan penghentian
NASIONAL
MEDAN Rupiah saat ini menjadi mata uang resmi yang digunakan masyarakat Indonesia dalam setiap aktivitas ekonomi. Namun, jauh sebelum Ru
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut masih dalam kondisi aman dan me
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) ter
EKONOMI
SEMARANG Perjalanan hidup seseorang terkadang tidak hanya ditentukan oleh satu profesi atau satu bidang yang ditekuni. Hal itu tergambar
SOSOK
JAKARTA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., bersama Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dewan Perwak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal S.E., M.AP., menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) II Himpunan Keluarga Besar Masyarakat Kabup
PEMERINTAHAN