Sri Mulyani Jelaskan Kemenkeu Tak Lagi di Bawah Koordinasi Kemenko Perekonomian: Tetap Bekerja Sama dengan Semua Kementerian

JAKARTA –Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi perubahan nomenklatur yang membuat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak lagi berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), melainkan langsung di bawah koordinasi Presiden Prabowo Subianto. Perubahan ini, menurut Sri Mulyani, tidak akan mengganggu hubungan kerja Kemenkeu dengan kementerian lainnya.

Dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat, 8 November 2024, Sri Mulyani menjelaskan bahwa meski Kemenkeu kini berada di bawah koordinasi presiden, kementerian yang dipimpinnya tetap akan bekerja sama dengan seluruh kementerian dan lembaga lainnya. Ia menegaskan bahwa Kemenkeu merupakan pembantu bagi seluruh kementerian dan lembaga, termasuk Kemenko Perekonomian.

“Pada dasarnya kami ini tentu dengan presiden itu langsung, namun kami juga bekerja mendukung seluruh menko dan menteri-menteri. Jadi Kementerian Keuangan itu sebetulnya pembantu seluruhnya,” kata Sri Mulyani menjelaskan.

Meskipun tidak lagi berada di bawah Kemenko Perekonomian, Sri Mulyani menyebutkan bahwa Kemenkeu tetap mendukung dan bekerja dengan kementerian-kementerian lain yang dipimpin oleh menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju. Menurutnya, tidak ada perubahan signifikan dalam koordinasi antara Kemenkeu dan kementerian lainnya, seperti dengan Kemenko Perekonomian atau bahkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

Kemenkeu Terus Bekerja Sama dengan Semua Kementerian

Sri Mulyani memberi contoh konkret dengan menjelaskan kegiatan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang saat ini sedang melakukan kunjungan ke beberapa kementerian untuk memahami prioritas dan strategi masing-masing kementerian. Suahasil juga menyampaikan penjelasan terkait struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 kepada kementerian-kementerian yang belum sepenuhnya memahami alokasi anggaran tersebut.

“Sambil kita juga menjelaskan UU APBN terutama 2025 yang sebagian besar dari menko tersebut waktu itu belum mengetahui bagaimana struktur APBN 2025 sehingga membantu beliau-beliau semuanya untuk langsung catching up, langsung mendapat informasi mengenai bagaimana alokasi APBN 2025 dan komitmen 2025 yang ada di dalam kewenangan masing-masing menko,” jelas Sri Mulyani.

Ia menambahkan bahwa meskipun Kemenkeu langsung berada di bawah presiden, pihaknya tetap berkoordinasi dengan berbagai kementerian lainnya, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, serta kementerian-kementerian lain yang menjadi perhatian presiden. Dalam hal ini, Sri Mulyani menegaskan bahwa kementeriannya tetap mendukung setiap prioritas nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintahan.

Tidak Ada Perubahan dalam Cara Kerja

Sri Mulyani menegaskan bahwa meskipun terjadi perubahan koordinasi, tidak ada perubahan dalam cara kerja Kemenkeu. Kemenkeu akan terus membantu dan mendukung seluruh kementerian di bawah koordinasi Presiden dan Wakil Presiden, memastikan setiap kebijakan fiskal dan anggaran negara sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.

“Kami terus akan membantu dan bekerja bersama seluruh kabinet di bawah presiden dan wakil presiden,” pungkas Sri Mulyani.

Dengan penjelasan tersebut, Sri Mulyani berharap masyarakat dan jajaran kementerian tidak khawatir tentang perubahan struktur koordinasi ini, karena pada dasarnya Kemenkeu tetap menjalankan tugas utamanya sebagai pembantu bagi seluruh kementerian dalam mengelola keuangan negara demi mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

(N/014)