Notaris Zunuza Tegaskan BPN Bisa Tingkatkan HGB PT NDP Jadi SHM
MEDAN Notaris Zunuza, SH MKn, yang turut serta dalam pembuatan akta inbreng (penyertaan modal) antara PTPN II (sekarang PTPN I Regional I)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan pencopotan Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan dari jabatannya sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Usulan tersebut disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan dibacakan oleh Ketua DPR, Puan Maharani, dalam rapat paripurna yang berlangsung hari ini.
Dalam surat yang dibacakan Puan, Jokowi merekomendasikan Wakil Menteri Pertahanan Herindra sebagai pengganti Budi Gunawan. Keputusan ini diambil menjelang berakhirnya masa jabatan Jokowi sebagai Presiden RI, dan menciptakan spekulasi tentang arah kebijakan intelijen ke depan.
Sementara itu, Budi Gunawan tampak masih aktif mendampingi Jokowi dalam kunjungan kerjanya ke Aceh. Dalam acara Youth Creative HUB di Aceh Besar, Budi memberikan sambutan yang memuji prestasi Jokowi, menyebutnya sebagai Presiden dengan tingkat kepuasan masyarakat tertinggi di dunia. “Beliau telah berhasil memeratakan pembangunan di Indonesia, tidak hanya berfokus pada Jawa,” ujarnya.
Pemberhentian yang Menarik Perhatian
Pemberhentian Budi Gunawan menjadi sorotan, mengingat keunikan situasi kepemimpinan di BIN yang sebelumnya diisi oleh dua tokoh dari Polri. Hal ini menarik perhatian pengamat intelijen, Sri Radjasa MBA, yang menilai fenomena ini tidak biasa dan berpotensi memengaruhi tugas dan fungsi intelijen. “Kepemimpinan polisi dalam lembaga intelijen dapat menyebabkan malpraktik, karena perbedaan mendasar dalam fungsi antara intelijen dan penegak hukum,” jelasnya.
Sri Radjasa menegaskan bahwa intelijen seharusnya bekerja dengan cara yang berbeda dari polisi, yang lebih berfokus pada tindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. “Intelijen harus menilai dan menganalisis situasi sebelum gangguan keamanan terjadi,” tambahnya.
Uji Kelayakan di DPR
DPR RI akan segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan untuk calon Kepala BIN yang baru. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengonfirmasi bahwa fit and proper test dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 16 Oktober 2024. Meski Dasco enggan mengungkap siapa saja yang akan diuji, ia menegaskan bahwa proses ini sudah disepakati dalam rapat konsultasi DPR.
Budi Gunawan yang dikenal dekat dengan Megawati Soekarnoputri, mantan Ketua Umum PDI-P, juga disebut-sebut sebagai salah satu menteri yang mungkin akan dipilih oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk membantu kabinetnya.
Dengan usulan pencopotan Budi Gunawan dan rekomendasi nama penggantinya, perkembangan di BIN menunjukkan dinamika yang menarik menjelang pergantian pemerintahan. Keputusan ini diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan dalam strategi intelijen nasional, serta menciptakan harapan baru bagi pengelolaan keamanan di Indonesia.
Kita tunggu perkembangan selanjutnya terkait uji kelayakan calon kepala BIN dan langkah-langkah apa yang akan diambil oleh pemerintahan yang baru.
(N/014)
MEDAN Notaris Zunuza, SH MKn, yang turut serta dalam pembuatan akta inbreng (penyertaan modal) antara PTPN II (sekarang PTPN I Regional I)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia akan menghadapi ujian sesungguhnya di partai final FIFA Series 2026 melawan Bulgaria pada Senin (30/3/2026). Pe
OLAHRAGA
JAKARTA PWI Jaya menggelar acara halalbihalal yang penuh kehangatan di Markas PWI Jaya, Gedung Prasada Sasana Karya, Jakarta Pusat, pada S
NASIONAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyaksikan langsung penandatanganan 10 nota kesepahaman atau memorandum of under
EKONOMI
JAKARTA Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) resmi memulai operasionalnya pada Selasa (31/3/2026). Program yang diluncurkan oleh Badan
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung tengah menyelidiki keterlibatan seorang pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam kasus
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyatakan bahwa kreativi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menghadirkan saksi ah
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam upaya menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menjaga ketertiban kota, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan kem
PEMERINTAHAN