Temuan Rp920 Miliar di Rumah Pejabat Pajak, Kejagung dan Kemenkeu: Hoaks!
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah kabar yang menyebut adanya temuan uang tunai Rp920 miliar saat penggeledahan rumah pejabat
HUKUM DAN KRIMINAL
Batu Bara – Dugaan kecurangan dalam pembangunan sejumlah sekolah di Kabupaten Batu Bara mencuat setelah adanya laporan dari masyarakat. Pada Rabu (18/9/2024), tim media turun langsung ke lapangan untuk mengecek informasi terkait proyek pembangunan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang dianggap penuh kejanggalan.
Anggaran yang disebut fantastis serta kualitas bangunan yang rendah memicu kecurigaan publik dan media. Untuk memperoleh klarifikasi, wartawan BITV mencoba menghubungi Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.
Saat meminta konfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan Batu Bara, Johnes Marpaung, tidak berada di tempat. Melalui pesan WhatsApp, Kadisdik menginformasikan bahwa ia sedang berada di luar kota, meminta media untuk datang kembali pada Senin (23/9/2024) sekitar pukul 10:00 WIB untuk mendapatkan penjelasan.
Namun, pada waktu yang dijanjikan, Johnes Marpaung kembali tidak bisa ditemui. Saat dihubungi kembali melalui WhatsApp, ia menyatakan tidak bisa memberikan keterangan terkait Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek pembangunan sekolah, dengan alasan dokumen tersebut belum diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pertanyaannya, apakah ini memang sesuai dengan prosedur?
Dugaan pelanggaran Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No. 14 Tahun 2008 semakin menguat. Pasal 1 UU KIP menyatakan bahwa badan publik wajib memberikan informasi yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon, kecuali informasi yang dikecualikan.
Redaksi BITV telah melayangkan surat resmi permintaan salinan RAB kepada Kadisdik Batu Bara, namun hingga kini belum ada tanggapan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi pengelolaan dana pembangunan sekolah di Kabupaten Batu Bara. Mengapa ada keengganan untuk memberikan salinan data RAB? Jika pekerjaan telah sesuai dengan RAB, seharusnya tidak ada alasan untuk menolak memberikan data kepada media agar masyarakat dapat mengetahui yang sebenarnya.
Tim BITV terus memantau perkembangan kasus ini dan menunggu klarifikasi resmi dari Dinas Pendidikan. Redaksi BITV juga berencana menyurati Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara guna meminta kejelasan lebih lanjut.(Redaksi Bitv)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah kabar yang menyebut adanya temuan uang tunai Rp920 miliar saat penggeledahan rumah pejabat
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Polda Aceh menyerahkan ratusan paket daging meugang kepada masyarakat dan awak media, Senin (16/2/2026), sebagai bagian dari
PEMERINTAHAN
JAKARTA Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai, PDI Perjuangan (PDIP) memiliki alasan strategis yang sangat kuat untuk kembali
POLITIK
JAKARTA Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dituduh menjadi pihak yang menginisiasi pengaduan skandal naturalisasi di Timnas Malaysia ke FIFA.
OLAHRAGA
JAKARTA Pernyataan Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyatakan dukungan terhadap pengembalian UndangUndang Komisi Pemberant
POLITIK
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan dukungannya terhadap tindakan tegas yang dilakukan Polri terhadap eks Kapolre
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Azwan, menegaskan tantangannya kepada para ketua umum partai politik untuk berani maju sebagai calon pr
POLITIK
JAKARTA Advokat senior Eggi Sudjana meluapkan kekesalannya setelah dilecehkan dan dilabeli dibeli jadi pengkhianat serta disebut tuyu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menjelang bulan suci Ramadan, suasana di desadesa Jawa menjadi lebih hidup. Aroma masakan khas, suara doa, dan kebersamaan warga
SENI DAN BUDAYA
TANGERANG Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menegaskan dukungannya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) t
POLITIK