Komisi I DPR Gelar Rapat Bahas Kebocoran Data NPWP, Termasuk Milik Presiden Jokowi

JAKARTA -Polemik kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang melibatkan banyak warga, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, menjadi fokus utama rapat yang akan digelar oleh Komisi I DPR RI. Rapat ini dijadwalkan berlangsung pada pagi hari ini dan akan melibatkan Kemenko Polhukam serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari, menyampaikan bahwa agenda rapat ini adalah untuk membahas secara mendalam kebocoran data tersebut. “Kami mau rapat dengan Polhukam dan Kominfo untuk membahas secara mendalam mengenai kebocoran data ini,” ujarnya setelah penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS di Jakarta Pusat.

Kharis menjelaskan bahwa rapat kali ini bersifat tunggal, dengan fokus utama untuk mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil pasca kebocoran data. “Agenda tunggal membahas tentang itu. Kami ingin melihat evaluasi sampai hari ini seperti apa, karena kemarin ada kebocoran lagi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah memberikan pernyataan resmi mengenai isu kebocoran data ini. Dalam kunjungannya di Boyolali, Jawa Tengah, pada 19 September 2024, Jokowi menyatakan bahwa dia telah memerintahkan Kemenkominfo, Kemenkeu, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk segera melakukan mitigasi. “Saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kemenkeu untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN,” tegasnya.

Jokowi menambahkan bahwa peristiwa serupa juga terjadi di negara lain dan menduga kebocoran data ini mungkin disebabkan oleh keteledoran dalam pengelolaan password dan penyimpanan data yang tidak terorganisir. “Peristiwa seperti ini bisa terjadi karena keteledoran password. Bisa juga disebabkan oleh penyimpanan data yang terlalu banyak di tempat-tempat berbeda, sehingga menjadi celah bagi peretas,” jelasnya.

Kebocoran data NPWP ini telah menjadi sorotan publik, menambah keraguan masyarakat terhadap sistem keamanan data yang ada. Banyak pihak berharap agar rapat Komisi I DPR dapat menghasilkan rekomendasi dan langkah-langkah konkret untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

Dengan perhatian yang besar terhadap masalah ini, diharapkan bahwa pemerintah dapat meningkatkan sistem keamanan data untuk melindungi informasi pribadi warga negara dan menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan data. Rapat hari ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi dan merumuskan langkah strategis demi mencegah kebocoran data yang merugikan.

(N/014)