Jelang 2 Tahun Pemerintahan Prabowo, Pengamat Dorong Reshuffle Kabinet: Cari “Pemain” yang Siap

JAKARTA – Evaluasi terhadap kinerja kabinet menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai hal yang wajar.

Evaluasi tersebut bahkan dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerja melalui perombakan atau reshuffle kabinet.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, mengatakan evaluasi tidak selalu berarti pemerintahan gagal.

Baca Juga:

• BULOG Turun Serentak ke Pasar, Stok Beras Pemerintah Capai 4,9 Juta Ton

Menurut dia, evaluasi diperlukan untuk melihat sejauh mana para menteri mampu menjalankan program pemerintah dan memenuhi harapan masyarakat.

"Evaluasi bukan tanda pemerintahan gagal, tetapi bagian dari upaya memastikan pemerintahan semakin efektif. Dua tahun sudah cukup untuk melihat siapa yang bekerja, siapa yang berlari, dan siapa yang masih sibuk beradaptasi," tegasnya, Minggu 6 September.

Arifki mengatakan hasil berbagai survei dapat menjadi salah satu pertimbangan Presiden Prabowo dalam mengevaluasi kinerja para menteri dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.

Meski survei bukan satu-satunya ukuran, persepsi masyarakat tetap penting.

Sebab, pada akhirnya masyarakat yang akan merasakan langsung dampak dari kebijakan pemerintah.

"Rapor menteri bukan hanya angka survei. Tetapi survei memberi gambaran bagaimana masyarakat melihat kerja pemerintah," sambung Arifki.

Menurut Arifki, dinamika politik dan tuntutan masyarakat bergerak dengan cepat.

Karena itu, Presiden Prabowo membutuhkan menteri yang tidak hanya menjadi representasi partai koalisi, tetapi juga memiliki kompetensi dan kemampuan menjalankan program pemerintah.

Kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat juga dinilai penting.

BULOG Turun Serentak ke Pasar, Stok Beras Pemerintah Capai 4,9 Juta Ton

Harga Sembako Naik, Pemkot Medan Gelar Pasar Murah di 13 Kelurahan

Keracunan MBG Terus Terjadi, Zulhas: Kasih Waktu 2 Bulan, Kami Selesaikan

Bupati Asahan Lepas Tim U-13 dan U-15 Berlaga di Piala Soeratin Sumut, Bidik Tiket Nasional

AHY: Hukum Tak Boleh Berubah karena Nama, Jabatan, Kekayaan, atau Kedekatan dengan Kekuasaan

Bansos Terancam Dicoret karena Desil Berubah? Kemensos Beri Penjelasan